Mindblown: a blog about philosophy.
-
‘Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil’
PASANGAN capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam kampanyenya menjanjikan kebijakan pajak yang lebih rasional apabila terpilih dalam Pilpres 2024. Maksudnya, aktivitas ekonomi yang berdampak positif pada masyarakat bakal diberi insentif. Insentif yang disiapkan salah satunya berupa penghapusan pajak atas pendapatan dari bunga tabungan. Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan […]
-
Utang Minyak Goreng Tak Kunjung Dibayar, Produsen Usul Pemangkasan Pajak
Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengusulkan agar pemerintah memangkas pajak perusahaan yang terdaftar dalam kebijakan minyak goreng satu harga, jika pemerintah enggan untuk menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng. Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga menyampaikan, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah rafaksi minyak goreng yang kini telah memasuki tahun kedua. […]
-
Pakar: Penundaan Kenaikan Pajak Hiburan Dapat Genjot Minat Wisatawan
Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan menjadi kabar baik bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, utamanya jasa hiburan. Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, keputusan penundaan penerapan pajak hiburan tersebut merupakan langkah yang tepat dan bijaksana mengingat sektor pariwisata tengah dalam proses pemulihan pasca-dihantam pandemi Covid-19. […]
-
Beda Luhut, Sandiaga & Kantor Sri Mulyani Soal Pajak Hiburan
Protes Hotman Paris dan Inul Daratista terkait kenaikan pajak hiburan disambut berbeda oleh pemerintah pusat. Baik dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan perwakilan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Diketahui kini beberapa daerah sudah mengenakan pajak hiburan baru dengan tarif beragam. Ada yang 40% […]
-
Menko Luhut Dukung Penundaan Tarif Pajak Hiburan 40-75 Persen
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemberlakuan tarif pajak daerah sebesar 40% hingga 75% atas jasa hiburan tertentu tidak memiliki urgensi dan perlu ditunda penerapannya. Luhut mengatakan pemerintah akan segera mengevaluasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terkait dengan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tersebut. […]
Got any book recommendations?
WA only