Mindblown: a blog about philosophy.

  • UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital

    UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpotensi mendisrupsi potensi pertumbuhan ekonomi digital. Khususnya pada Pasal 32A UU HPP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setidaknya ada […]

  • Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak Permudah Aktivitas Bisnis Perusahaan

    Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak Permudah Aktivitas Bisnis Perusahaan

    Jakarta – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi penyerahan produk dan/atau jasa di dalam negeri maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya ke dalam negeri (daerah pabean), baik kepada Wajib Pajak (WP), individu, badan usaha, maupun pemerintah, ataupun WP luar negeri. Regulasi terkini mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun […]

  • Kejar Rekor Penerimaan Pajak di 2023, Kemenkeu Ngaku Sanggup

    Kejar Rekor Penerimaan Pajak di 2023, Kemenkeu Ngaku Sanggup

    Jakarta – Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.021,2 triliun pada 2023. Penerimaan ini diklaim pemerintah sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis dapat mencapai target tersebut. Pasalnya, target tersebut disetel konservatif. Target penerimaan perpajakan tahun 2023 tumbuh 5,0% dari outlook APBN 2022 yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan kepabeanan dan […]

  • Kualifikasi Kecil, Perusahaan Konstruksi Kena PPh Final 1,75 Persen

    Kualifikasi Kecil, Perusahaan Konstruksi Kena PPh Final 1,75 Persen

    Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bengkayang melaksanakan penelitian lapangan ke lokasi usaha wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Desa Sebalo, Kabupaten Bengkayang pada 1 Agustus 2022. Petugas KP2KP Bengkayang Muhammad Zulfa Rizqi mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk meneliti kebenaran data wajib pajak. Wajib pajak yang dikunjungi pada merupakan perusahaan pelaksana konstruksi […]

  • UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital

    UU HPP Dinilai Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berpotensi mendisrupsi potensi pertumbuhan ekonomi digital. Khususnya pada Pasal 32A UU HPP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setidaknya ada 3 dampak […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only