NEWS
-

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.209,63 Triliun hingga Juli 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp 1.209,6 triliun. Angka ini setara 51,31% dari target APBN 2026 dan tumbuh 22,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 990 triliun. Adapun angka realisasi penerimaan pajak secara nasional ini diumumkan oleh Kanwil DJP […]
-

Kontribusi Manufaktur terhadap Penerimaan Pajak Terus Menurun
Kontribusi sektor manufaktur atau industri pengolahan terhadap penerimaan pajak Indonesia terus mengalami penurunan dalam 13 tahun terakhir. Kondisi ini dinilai menunjukkan melemahnya peran sektor manufaktur sebagai salah satu penopang penerimaan negara. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak 2013, kontribusi sektor pengolahan terhadap penerimaan pajak memang […]
-

Penerimaan Pajak Baru Separuh Target, Pemerintah Dikejar Setoran Rp 1.148 Triliun
Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai target penerimaan pajak tahun ini masih sulit dicapai. Bahkan, ia memperkirakan shortfall penerimaan pajak bisa lebih besar dari proyeksi pemerintah, yakni mencapai Rp 140 triliun-Rp 188 triliun. Menurut Fajry, tantangan penerimaan pajak tidak hanya berasal dari sisi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dari kondisi […]
-

Ditjen Pajak Tindak Dua Pegawai Tersangka Korupsi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ini terkait kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL). Kedua pegawai tersebut berinisial BP dan SR, keduanya merupakan penyelenggara negara yang menjabat sebagai Supervisor Pemeriksaan Pajak di Ditjen […]
-

Kabar Baik! Bos DJP Bakal Bebaskan Pajak ETF Emas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif pajak untuk produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai secara teknis ETF emas seharusnya dapat diperlukan seperti surat berharga dalam aspek perpajakannya sehingga bisa dibebaskan dari PPh 22 dan PPN. Namun, DJP sedang berkoordinasi dengan Dirjen Strategi Ekonomi dan […]
WA only