Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah akan Kerek Tarif PPN Jadi 12% di 2025, Daya Beli Masyarakat Bisa Terpukul
Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Penyesuaian tarif ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” […]
-
PBJT Hiburan Karaoke 75%, Ini Tarif Pajak di Ibu Kota Provinsi Aceh
Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Qanun Kota Banda Aceh 1/2024. Qanun tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang(UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (HKPD). Beleid yang mulai berlaku pada 8 Januari 2024 inisekaligus menggantikan sejumlah qanun […]
-
Catat! 4 Kondisi Ini Membuat SPT Dianggap Tidak Disampaikan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021 mengatur setidaknya terdapat 4 kondisi yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan. Bila SPT dianggap tidak disampaikan, Ditjen Pajak (DJP) bakal menerbitkanpemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak. “Dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dirjen pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak,” bunyi Pasal […]
-
Bea Cukai Batasi Jumlah Bawaan 5 Barang Impor Penumpang Mulai 10 Maret
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang, akan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Ada lima barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. “Peraturan ini menggeser komoditas […]
-
Billing 411128-423 PPh Final UMKM, Tidak Bisa Lagi Input NPWP Lain
Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak. Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dariusaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM)yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. “Pembuatan billing dengan KAP/KJS 411128-423 […]
Got any book recommendations?
WA only