NEWS
-
Pajak Pembalut Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Persoalan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk pembalut wanita dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang WNI berama Bernita Matondang mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar pemberian pembebasan PPN barang kebutuhan pokok. Permohonan diajukan pada 1 November 2026 melalu Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang diuji yakni Pasal 16B ayat […]
-
Insentif Atas Efek Pajak Digital Dikaji
Rencana penerapan pajak digital menjadi perhatian karena dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membahas rencana perluasan pemungutan pajak digital bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terkait kekhawatiran dampaknya terhadap daya beli kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan, termasuk insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, perluasan […]
-
Pembalut Belum Bebas PPN, DJP Ungkap Alasan dan Ketentuan Pajaknya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan alasan produk pembalut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun merupakan kebutuhan penting untuk menunjang kesehatan dan kebersihan perempuan, pembalut hingga saat ini belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Melalui unggahan akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya […]
-
DJP Hitung Dampak Perluasan Pembebasan Pajak Karyawan dan PPN DTP ke Target APBN
Pemerintah masih melakukan penghitungan terhadap dampak dari sejumlah insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) pada 2027 terhadap penerimaan negara. Dari keterangan resmi pemerintah, sejumlah pembebasan pajak yang rencananya diterapkan pemerintah pada tahun depan meliputi perluasan cakupan sektor Pajak Penghasilan atau PPh pasal 21 DTP serta perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau PPN DTP perumahan. Direktorat Jenderal […]
-
Penerimaan Pajak di Bali Tembus Rp12,69 triliun di Kuartal III/2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak sebesar Rp12,69 triliun atau 58,45% dari target 2026 sebesar Rp21,71 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menjelaskan penerimaan pajak tumbuh sebesar Rp1,03 triliun atau 8,91% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025. Jika dilihat dari realisasi neto per jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) […]
WA only