NEWS
-
Geger Transaksi Luar Negeri Bakal Dipalak Pajak! Begini Penjelasan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 9 November 2026 bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut juga tidak berarti seluruh transaksi keuangan dari luar negeri akan dikenai pajak. Direktur Penyuluhan DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, SPP-TDLN merupakan upaya pemerintah menata […]
-
DJP sebut pajak digital tak otomatis bikin transfer dana kena PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pajak digital yang ramai diperbincangkan belakangan bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak ditujukan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) secara otomatis terhadap seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana pribadi dan remitansi. Pernyataan itu merespons Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai penerapan pemungutan […]
-
Insentif Pajak 2027 Naik Jadi Rp632 Triliun, Manufaktur Jadi Penerima Terbesar
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja perpajakan atau fasilitas insentif pajak pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp632 triliun, meningkat dari estimasi 2026 sebesar Rp576,4 triliun. Sektor manufaktur menjadi penerima terbesar fasilitas tersebut guna mendorong ekspansi kapasitas produksi dan memperkuat daya saing industri pengolahan nasional. “Untuk tahun depan belanja perpajakan diestimasikan kira-kira Rp632 triliun, dan kalau kita […]
-
Kumpulkan Rp58,75 T, DJP Tunjuk 3 Perusahaan Baru Pungut Pajak Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Rp58,75 triliun dari hasil setoran pajak dari sektor ekonomi digital hingga 30 September 2026. Penerimaan ini berasal dari empat sektor, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). PPN PMSE menjadi […]
-
Transfer Bank Kena Pajak Digital, Ini Alasan Pemerintah
Pemerintah berencana mengenakan pajak digital pada aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer perbankan dalam waktu dekat. Kebijakan ini akan melibatkan perbankan hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah akan menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026. Hashim mengatakan bank pemerintah, bank swasta, dan […]
WA only