NEWS

  • Pembalut Belum Bebas PPN, DJP Ungkap Alasan dan Ketentuan Pajaknya

    Pembalut Belum Bebas PPN, DJP Ungkap Alasan dan Ketentuan Pajaknya

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan alasan produk pembalut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun merupakan kebutuhan penting untuk menunjang kesehatan dan kebersihan perempuan, pembalut hingga saat ini belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Melalui unggahan akun Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya […]

  • DJP Hitung Dampak Perluasan Pembebasan Pajak Karyawan dan PPN DTP ke Target APBN

    DJP Hitung Dampak Perluasan Pembebasan Pajak Karyawan dan PPN DTP ke Target APBN

    Pemerintah masih melakukan penghitungan terhadap dampak dari sejumlah insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) pada 2027 terhadap penerimaan negara. Dari keterangan resmi pemerintah, sejumlah pembebasan pajak yang rencananya diterapkan pemerintah pada tahun depan meliputi perluasan cakupan sektor Pajak Penghasilan atau PPh pasal 21 DTP serta perpanjangan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau PPN DTP perumahan. Direktorat Jenderal […]

  • Penerimaan Pajak di Bali Tembus Rp12,69 triliun di Kuartal III/2026

    Penerimaan Pajak di Bali Tembus Rp12,69 triliun di Kuartal III/2026

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak sebesar Rp12,69 triliun atau 58,45% dari target 2026 sebesar Rp21,71 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menjelaskan penerimaan pajak tumbuh sebesar Rp1,03 triliun atau 8,91% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025. Jika dilihat dari realisasi neto per jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) […]

  • Investor PFII akan Nikmati Diskon PPh Badan hingga 100%

    Investor PFII akan Nikmati Diskon PPh Badan hingga 100%

    Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% bagi pelaku usaha yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Insentif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2026 tentang PFII. Ketentuan tersebut mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, maupun sektor lainnya. Hal itu […]

  • Daya Tarik IPO, BEI Kaji Insentif Pajak PPh Badan 3% Buat Emiten

    Daya Tarik IPO, BEI Kaji Insentif Pajak PPh Badan 3% Buat Emiten

    Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji efektivitas insentif perpajakan bagi perusahaan-perusahaan tercatat. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut hal ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana skema perpajakan yang sekarang dapat memberikan dorongan nyata bagi para emiten. Dalam melakukan kajian tersebut, BEI menggandeng konsultan pajak PT Dimensi International Tax (DDTC) dengan meneliti empat pilar insentif perpajakan. “Bursa […]

WhatsApp WA only