Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bisnis Kripto Lagi Booming, Indodax Kasih Duit Hampir Rp200 Miliar ke Negara
Crypto exchange Indodax menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan taat pajak. Indodax mengumumkan telah menyetorkan pajak transaksi kripto senilai hampir Rp200 miliar. Meskipun peraturan perpajakan sedang menjadi polemik di industri kripto, namun CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan jika pihaknya tetap berkomitmen untuk mentaati peraturan yang ada. “Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Indodax selalu berkomitmen […]
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp539,7 Miliar, Ini Rinciannya
Setoran pajak kritpo ke kas negara mencapai Rp539,72 miliar. Menurut laporan Kementerian Keuangan, total pajak transaksi kripto dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp539,72 miliar. Angka ini terdiri dari Rp254,53 miliar PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchange dan Rp285,19 miliar PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchange. Sementara itu, Indodax yang merupakan […]
-
Duh! PPN Naik Jadi 12%, Harga Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Jakarta, Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan dimulai tahun depan. Hal ini memicu sorotan dari banyak kalangan, termasuk pengusaha dan ekonomi. Pasalnya kenaikan PPN ini dapat menekan daya beli dan mengerek inflasi karena produsen akan menaikkan harga barang dan jasa. Bahkan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai […]
-
Ekonom: Perlu tingkatkan penerimaan pajak danai agenda pembangunan
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan penerimaan pajak perlu ditingkatkan untuk mendanai berbagai agenda pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi dan transisi energi. “Terkait dengan penerimaan perpajakan ini memang menjadi isu yang sangat urgent di Indonesia dan memang perlu segera ditingkatkan penerimaan pajak kita atau […]
-
Pajak Karaoke 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di Bekasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No.1/2024. Perda itu berlaku mulai 4 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu. Adapun perda ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang […]
Got any book recommendations?
WA only