World Bank mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan. Tanpa reformasi perpajakan, defisit anggaran pada 2026 dan 2027 berpotensi melebar. Dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, World Bank memperkirakan defisit anggaran pada 2026 dan 2027 akan mencapai 2,8% dan 2,9% dari PDB, sedangkan tax ratio masing-masing tahun diperkirakan […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa aktif kode billing pajak dari semula tujuh hari menjadi 14 hari. Kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan sekaligus mencegah kegagalan pembayaran pajak akibat kode billing kedaluwarsa. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-4/PJ/2025 tentang Perpanjangan Masa Aktif Kode Billing untuk Mendukung Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan […]

Realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target. Sejumlah upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan demi menutup defisit setoran negara. Hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.459,03 triliun, sekitar 66,64% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar 2.189,3 triliun. atau setara 70,2% dari outlook sebesar […]

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030 Wajib pajak nakal semakin tak bisa berkutik. Kini, otoritas pajak bisa menelusuri aset berupa properti milik wajib pajak RI yang ada di luar negeri. Pasalnya, pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap Joint Statement 4 Desember 2025 mengenai pertukaran otomatis informasi kepemilikan dan transaksi properti […]