Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Bakal Sahkan PMK Baru Soal Insentif PPN DTP Perumahan 2024
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa tengah merampungkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk periode 2024. Padahal, sebelumnya telah terbit PMK No. 120/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. “Pindah tahun anggaran, banyak yang menanyakan […]
-
Kementerian ESDM Ungkap Tak Dilibatkan Kenaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak dilibatkan dalam pembentukan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), seperti keputusan kenaikan PBBKB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pada Pasal 24 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, dinyatakan tarif PBBKB […]
-
Insentif Pajak Properti Bisa Kerek Ekonomi
Pemerintah meyakini insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan bisa memutar roda perekonomian nasional. Insentif ini mengucur sejak November 2023 hingga Desember 2024. Sebenarnya, insentif ini mirip insentif yang pernah bergulir pada 2021-2022. Namun cakupan insentif kini diperluas, yaitu untuk pembelian rumah pertama dengan harga sampai Rp 5 miliar […]
-
Simak Lagi, Begini Aturan Baru Pajak PBB-P2 Sesuai UU HKPD
UU HKPD turut memuat ketentuan baru terkait dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2024. Sesuai dengan Pasal 189 UU HKPD, dengan berlakunya UU HKPD, UU PDRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, ketentuan terkait dengan PBB-P2 yang berlaku saat ini berdasarkan pada UU HKPD. “PBB-P2 […]
-
GIPI: Pengajuan yudisial pajak hiburan dilakukan pekan depan
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judisial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa,” ujar Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Jakarta, Rabu. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 […]
Got any book recommendations?
WA only