Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penerimaan Pajak Rp 1.739 Triliun, Sri Mulyani Singgung Tax Buoyancy, Apa Itu?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp 1.739,84 triliun. Pertumbuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi membawa penerimaan pajak kembali mencatat buoyancy pajak (tax buoyancy) di atas 1, melanjutkan keberhasilan pada 2021 dan 2022. Buoyancy pajak merupakan perbandingan antara kenaikan pajak dengan volume ekonomi. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan […]
-
59,5 Juta NIK Sudah Dipadankan Jadi NPWP, Dirjen Pajak: Hampir Selesai!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah terdapat 59,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini. Jumlah tersebut terdiri atas 55,7 juta NIK yang dipadankan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan 3,7 juta NIK yang dipadankan mandiri oleh wajib pajak. “Kami targetkan 72,17 juta […]
-
Ditjen Pajak Bakal Optimalkan Pengawasan untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini agar mencapai target dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2023 yakni sebesar Rp 1.818,2 triliun. Ditjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan, setidaknya Ditjen Pajak akan melakukan pengawasan dalam 3 hal. Di antaranya, pertama mengoptimalkan pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. “Kami masih memiliki pembayaran PPh masa […]
-
Otoritas Ini Perluas Produk Sanitasi Perempuan yang Bebas PPN
Pemerintah Inggris mengumumkan perluasan produk sanitasi perempuan yang memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Penghapusan produk sanitasi dari pungutan PPN menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Insentif ini pertama kali diberikan pada 1 Januari 2021. “Perluasan produk sanitasi wanita yang bebas PPN, termasuk celana menstruasi, akan mulai berlaku pada 1 Januari […]
-
Pemanfaatan Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Masih Sepi Peminat
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat, pemanfaatan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) rupanya masih sepi peminat. Merujuk pada dokumen Laporan Belanja Perpajakan 2022, pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada tahun 2022 masih tercatat Rp 0. Pun, pada tahun 2019 hingga 2021 nilai estimasi belanja perpajakan masih […]
Got any book recommendations?
WA only