Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kring Pajak Hanya Bisa Kirim Ulang EFIN untuk WP yang Sudah Aktivasi
Kring Pajak menegaskan hanya dapat mengirimkan ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN) kepada wajib pajak yang sudah pernah melakukan aktivasi EFIN sebelumnya. Penjelasan Kring Pajak ini merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Sebagai informasi, EFIN adalah nomor identitas yang terdiri dari 10 digit angka dan diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib […]
-
1,48 Juta Warga RI Sudah Lapor SPT Pajak Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan sebanyak 1,48 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan hingga 24 Januari 2024. Adapun batas waktu pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi pada 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan pada 30 April 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengungkapkan, wajib pajak yang melaporkan SPT […]
-
Ada Perda Baru, Tarif PBB di DKI Jakarta Naik Jadi 0,5 Persen
Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta ditetapkan naik dari hanya 0,01% hingga 0,3% menjadi sebesar 0,5%. Tarif PBB terbaru tersebut tercantum dalam Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa perda pajak sebelumnya, termasuk Perda 16/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. “Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%,” […]
-
DJP Mulai Kenalkan Manfaat Coretax System, Penerapan Tetap 1 Juli 2024
Ditjen Pajak (DJP) mulai mengenalkan beberapa perubahan proses bisnis yang akan terjadi sejalan dengan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan implementasi CTAS akan dimulai pada 1 Juli 2024. Saat ini, lanjutnya, DJP terus melakukan uji coba terhadap CTAS dan beragam […]
-
DJP Revisi Kode Objek Pajak PPh Pasal 21, Begini Perinciannya
Ditjen Pajak (DJP) mengubah sejumlah kode objek PPh Pasal 21 seiring dengan diterbitkannya Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Kode objek pajak terbaru ini mengganti ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. PER-14/PJ/2013. Kode objek PPh yang berubah terkait dengan objek PPh Pasal 21 tidak final pada Formulir 1721-VI. Selain itu, perubahan kode objek juga terjadi pada objek PPh […]
Got any book recommendations?
WA only