Mindblown: a blog about philosophy.

  • Ditjen Pajak Serahkan Seorang Pengemplang Pajak ke Kejaksaan

    Ditjen Pajak Serahkan Seorang Pengemplang Pajak ke Kejaksaan

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Timur menyerahkan satu orang tersangka pengemplang pajak beserta barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tersangka tindak pidana perpajakan berinisial APS selaku Direktur Utama PT CAS yang diserahkan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah seorang pengusaha jasa alat berat tambang batubara […]

  • Pacu Investasi, Filipina Bakal Rasionalisasi Rezim Pajak Pertambangan

    Pacu Investasi, Filipina Bakal Rasionalisasi Rezim Pajak Pertambangan

    Pemerintah Filipina berencana menyederhanakan ketentuan pajak pada sektor pertambangan. Menteri Keuangan Benjamin Diokno mengatakan rezim pajak menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan investor pertambangan. Untuk itu, pemerintah menjadikan rasionalisasi rezim pajak pertambangan sebagai prioritas. “Kami akan simplifikasi. Saya kira jika tarif pajaknya turun, mudah-mudahan bisa menarik banyak investasi di sektor pertambangan,” katanya, dikutip pada […]

  • Pemprov Raup 83,28 Miliar dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan

    Pemprov Raup 83,28 Miliar dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan

    Pemprov Bengkulu mencatat penerimaan yang dikumpulkan dari penyelenggaraan program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp83,28 miliar. Sekda Pemprov Bengkulu Isnan Fajri mengatakan program pemutihan denda pajak kendaraan dilaksanakan dari 1 Mei hingga 30 November 2023. Menurutnya, program pemutihan tersebut dinikmati oleh wajib pajak yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bengkulu. “Kota Bengkulu […]

  • DPRD Setujui Rancangan Aturan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Ini

    DPRD Setujui Rancangan Aturan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Ini

    DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemprov Maluku Utara. Sekda Provinsi Maluku Utara Samsuddin Kadir mengatakan Raperda PDRD diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pajak di Maluku Utara dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Oleh karena itu sangat diperlukan perda baru […]

  • Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

    Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) mencatat kinerja otoritas pajak pada tingkat peninjauan kembali (PK) masih rendah. Dari total 3.497 permohonan PK yang diajukan oleh DJP pada 2022, hanya 77 ada permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam 1 tahun, MA menolak 3.393 permohonan PK yang diajukan oleh DJP. “Untuk meningkatkan kinerja penanganan PK, DJP tengah membangun […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only