NEWS
-
Bangun Coretax, Indonesia Diklaim Lebih Cepat Ketimbang Negara Lain
Kementerian Keuangan mengeklaim proses pembangunan sistem inti administrasi pajak (coretax administration system/CTAS) di Indonesia tergolong cepat dibandingkan dengan negara lain. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk membangun CTAS. Rencananya, coretax administration system akan meluncur pada Juli 2024. “Kalau kita bandingkan dengan […]
-
Bangun Sistem Pajak Canggih, DJP Klaim Lebih Cepat Jika Dibandingkan Negara Lain
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa proses pembangunan sistem pajak canggih alias core tax system lebih cepat jika dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Kemenkeu Iwan Djuniardi dalam Media Gathering di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Iwan mencontohkan, untuk negara maju seperti Irlandia dan […]
-
Core Tax System Berlaku 1 Juli 2024, Pengemplang Pajak Gak Bisa Kabur!
Kementerian Keuangan menargetkan implementasi dari core tax administration system (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyampaikan projek yang telah berjalan selama tiga tahun tersebut akan selesai pada pertengahan tahun depan, dan akan diterapkan per 1 Juli 2024. […]
-
Penerimaan Pajak Rp 1.387 Triliun, Sri Mulyani: 80,78 Persen dari Target
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.387,78 triliun hingga September 2023. Menurut dia, ini sudah lebih dari 80 persen dari target APBN 2023. “Sampai dengan September, pajak telah terkumpul Rp 1.387,78 triliun. Ini artinya 80,78 persen dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita pada Rabu, 25 Oktober […]
-
Sistem Mendatang, DJP: Tahap Awal Pemotongan Pajak Dimulai dengan Ini
Sejalan dengan implementasi NIK sebagai NPWP orang pribadi, Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan penegasan terkait dengan pembuatan bukti potong serta pembayaran pajak. DJP menegaskan ke depan, bukti potong hanya bisa dibuat jika memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid atau teradministrasi dalam sistem. Jika NPWP/NIK belum valid atau teradministrasi, bukti potong […]
WA only