NEWS
-
OPINI: Manfaat Tax Treaty Bagi Dunia Usaha
Banyak fasilitas dan kemudahan perpajakan yang tersedia bagi pelaku usaha termasuk mereka yang menjalankan usahanya lintas yurisdiksi (cross border) dan salah satunya adalah manfaat treaty (treaty benefits). Pelaku usaha global lebih memprioritaskan kepastian hukum (legal certainty) dan kesetaraan perlakuan (non discrimination) dalam berusaha. Di era ekonomi digital saat ini, jumlah pelaku usaha global semakin banyak […]
-
Kapan Pajak Karbon Akan Diberlakukan?
Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera mengenakan pajak karbon. World Bank menyampaikan, pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan membuat investasi di sektor karbon tinggi menjadi kurang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia, misalnya terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengenakan tarif impor untuk produk-produk berkandungan karbon tinggi. Seperti mekanisme penyesuaian batas […]
-
Ditjen Pajak Percepat Proses Restitusi Pajak, Jadi 15 Hari Kerja Saja
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerbitkan kebijakan terkait kemudahan layanan kepada wajib pajak (WP). Salah satunya terkait proses restitusi pajak. Kemudahan yang dimaksud terkait dengan penyederhanaan proses restitusi pajak dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja saja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP orang pribadi (WP OP) […]
-
Bursa Karbon Berjalan Tahun Ini, Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak
Indonesia akan memulai perdagangan bursa karbon pada bulan September mendatang, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan pengurusan regulasinya pada Juni 2023. Menjelang dimulainya perdagangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempersiapkan aturan pajak bursa karbon. “Masih kita lihat bersama-sama nanti,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa […]
-
Pemerintah Perpanjang Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang Ini
JAKARTA. Pemerintah memperpanjang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 46/2023. Pemerintah akan melanjutkan pengenaan BMTP atas impor produk benang selain benang jahit dari serat stapel sintetik dan artifisial, yang sebelumnya diatur dalam PMK 56/2020. […]