Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wamenkeu Minta Sektor Migas Manfaatkan Insentif Pajak Percepat Pemulihan Ekonomi RI
Merdeka.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan kebijakan fiskal juga memainkan peran untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) misalnya, APBN memberikan kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif ini juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas). “Kami memberikan […]
-
Wamenkeu Sebut Pajak Karbon Lebih dari Sekadar Cari Pendapatan Baru
Pemerintah tengah merancang pengenaan pajak karbon bagi industri di dalam negeri. Saat ini, aturannya masih digodok di DPR RI dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pajak karbon bukan hanya menjadi sumber pendapatan baru bagi kas negara. Lebih dari itu, pajak ini akan memberikan dampak […]
-
Bappenas Usul Pungutan Pajak Karbon Tak Membebani Dunia Usaha
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meminta penyederhanaan pemungutan pajak karbon agar tidak membebani pelaku usaha maupun pemerintah. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam mengatakan pajak karbon perlu diperkenalkan secara berhati-hati dan bertahap kepada masyarakat sebagaimana dilakukan beberapa negara. “Desain atau setting apapun bentuknya nanti harus sederhana dan tidak meningkatkan […]
-
Diprotes Pengusaha, Ini Penjelasan Wamenkeu Soal Pajak Karbon
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara soal rencana pengenaan pajak karbon. Rencana ini diketahui mendapat penolakan dari kalangan dunia usaha. Suahasil menjelaskan saat ini, energi fosil dan energi terbarukan bisa berjalan beriringan. Seperti diketahui saat ini perusahaan-perusahaan energi multinasional masih menerapkan energi fosil seperti batubara, minyak bumi, gas alam dan […]
-
Utang Negara Rp6.570,17 Triliun Bisa Dibayar Lewat Pajak, Ekonom: Terlalu Sederhana
JAKARTA – Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menerangkan, terlalu sederhana apabila menyebutkan pajak harus naik untuk bayar utang. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga akhir Juli 2021, utang pemerintah telah tembus Rp6.570,17 triliun atau naik 0,23% dari bulan sebelumnya Rp6.554,56 triliun. “Kemampuan bayar utang pemerintah juga tidak hanya persoalan […]
Got any book recommendations?
WA only