NEWS

  • DJP Bali catat 31.985 Wajib Pajak Badan lapor SPT Tahunan tepat waktu

    DJP Bali catat 31.985 Wajib Pajak Badan lapor SPT Tahunan tepat waktu

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat sebanyak 31.985 Wajib Pajak (WP) Badan di provinsi itu telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tepat waktu hingga akhir April 2024. Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh di Denpasar, Selasa, dalam keterangannya menyampaikan jumlah WP Badan yang melaporkan SPT Tahunan PPh tersebut tumbuh […]

  • Pemutihan PBB Diadakan Lagi, WP Diimbau Segera Bayar Tunggakan Pajak

    Pemutihan PBB Diadakan Lagi, WP Diimbau Segera Bayar Tunggakan Pajak

    Pemkab Jayapura, Papua kembali memberikan insentif penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Bapenda Kabupaten Jayapura Abdul Hadi Siwasiwan mengatakan penghapusan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. “Saat ini, ada program […]

  • Satgas Digitalisasi Klaim Pembayaran Pajak Daerah Sudah 90% Nontunai

    Satgas Digitalisasi Klaim Pembayaran Pajak Daerah Sudah 90% Nontunai

    Kemenko Perekonomian mencatat mayoritas transaksi penerimaan pajak daerah sudah dilakukan secara nontunai. Sejak dibentuknya Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) berdasarkan Keppres No. 3/2021, lebih dari 90% dari total transaksi pajak daerah dan belanja daerah telah dilaksanakan secara elektronik atau nontunai. “Digitalisasi merupakan salah satu kunci yang perlu didorong baik pada level pusat maupun […]

  • Begini Strategi Kemenkeu Mendorong Peningkatan Rasio Pajak Daerah

    Begini Strategi Kemenkeu Mendorong Peningkatan Rasio Pajak Daerah

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk mendorong peningkatan rasio pajak daerah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).  Pemerintah akan mengoptimalkan perluasan basis pungutan pajak dan penyesuaian tarif, seperti penerapan opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), opsen […]

  • Dikukuhkan sebagai PKP, Bisakah WP Tetap Manfaatkan PPh Final 0,5%?

    Dikukuhkan sebagai PKP, Bisakah WP Tetap Manfaatkan PPh Final 0,5%?

    Wajib pajak yang memiliki omzet belum melebihi Rp4,8 miliar tetap bisa memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% meski wajib pajak bersangkutan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kring Pajak menegaskan wajib pajak tetap dapat menggunakan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 sepanjang omzet wajib pajak bersangkutan tidak melebihi Rp4,8 miliar […]

WhatsApp WA only