Kemenko Perekonomian mencatat mayoritas transaksi penerimaan pajak daerah sudah dilakukan secara nontunai.
Sejak dibentuknya Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) berdasarkan Keppres No. 3/2021, lebih dari 90% dari total transaksi pajak daerah dan belanja daerah telah dilaksanakan secara elektronik atau nontunai.
“Digitalisasi merupakan salah satu kunci yang perlu didorong baik pada level pusat maupun daerah,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dikutip pada Rabu (8/5/2024).
Berbanding terbalik, lanjutnya, transaksi retribusi daerah yang dilaksanakan secara nontunai masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis retribusi yang dikelola oleh pemda dan kompleksnya kondisi di lapangan.
Meski demikian, Ferry tetap menekankan bahwa digitalisasi transaksi pemda tetap diperlukan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, utamanya untuk meningkatkan kemudahan dalam membayar dan melaporkan pajak.
“Dengan digitalisasi, kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia berpotensi naik 4,1 kali lipat dari baseline tahun 2030,” ujarnya.
Ke depan, elektronifikasi transaksi pemda terus diperkuat dengan mendorong penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi belanja pemda. KKI perlu diterapkan guna meningkatkan peran bank pembangunan daerah (BPD) selaku pengelola rekening kas umum daerah (RKUD).
“Untuk mendukung ekosistem, optimalisasi infrastruktur juga menjadi kunci. Ketersediaan layanan sinyal lewat PSN Satelit Satria perlu didukung dengan kebijakan daerah termasuk APBD,” tutur Ferry.
Sebagai informasi, Satgas P2DD memiliki 2 tugas utama. Pertama, mendorong elektronifikasi transaksi pemda untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, meningkatkan tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Kedua, Satgas P2DD bertugas mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat yang inklusif dan meningkatkan integrasi ekonomi.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply