NEWS
-
DJP Gunakan AI dalam Proses Bisnis Pajak, Amankah Data WP?
Ditjen Pajak (DJP) mengaku telah menggunakan artificial intelligence (AI) dalam proses bisnis perpajakan dengan tetap menjaga kerahasiaan data para wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya tidak secara serta-merta menggunakan AI yang jamak digunakan oleh masyarakat. Menurutnya, AI yang digunakan oleh DJP adalah AI tersendiri yang dikembangkan bersama yurisdiksi mitra. “Kami tidak akan menggunakan […]
-
Restrukturisasi BUMN, DJP Tetapkan Kode Objek Pajak PPh Final 0%
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 turut memuat beberapa kode objek pajak baru yang berkaitan dengan restrukturisasi BUMN. Merujuk pada deskripsi dari kode objek pajak dimaksud, terdapat 6 bentuk transaksi terkait dengan restrukturisasi BUMN yang dikenai PPh final sebesar 0%. “Pengalihan saham dengan cara hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN yang dikenai PPh final dengan […]
-
DJP Kembangkan AI, Kerahasiaan Data Wajib Pajak Jadi Prioritas
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan artificial intelligence (AI) dalam proses bisnis perpajakan akan tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (14/9/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP tidak secara serta-merta menggunakan AI yang jamak digunakan oleh masyarakat. Menurutnya, AI yang digunakan oleh DJP ialah […]
-
DJP Bakal Tunjuk 30 Bank dan Fintech untuk Pungut Pajak Digital Mulai November 2026
JAKARTA . Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan perluasan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dengan melibatkan 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan teknologi finansial (fintech). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP telah menggelar pertemuan dengan 30 platform tersebut untuk mendorong kesiapan mereka bergabung dalam sistem pemungutan Pajak […]
-
DJP Kantongi Daftar WP yang Berpotensi Manfaatkan Pengurangan Sanksi
Ditjen Pajak (DJP) telah menyiapkan daftar wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan daftar tersebut berasal dari data kantor pusat yang kemudian disalurkan ke unit vertikal DJP di berbagai daerah untuk ditindaklanjuti. “Upaya DJP tentunya semua kantor pelayanan pajak sudah siap dengan daftarnya. Kami sudah turunkan […]
WA only