NEWS
-
Purbaya Sebut “Coretax Cacat” Berperan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Pajak 24,6%
Pemerintah membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 1.035,7 triliun pada semester I-2026 atau 43,9% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 24,6%, didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, penguatan administrasi perpajakan, serta implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan. Namun, menurutnya, sistem tersebut […]
-
Purbaya Siap Rumahkan Pegawai Tak Kompeten
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan serangkaian langkah untuk mendongkrak penerimaan pajak di sisa tahun 2026. Langkah yang akan dilakukan mulai dari penyempurnaan sistem Coretax hingga pengawasan ketat terhadap kinerja kantor-kantor pajak. Bahkan, Purbaya menegaskan dirinya siap menonaktifkan pegawai yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Hal tersebut dilakukan di tengah proyeksi penerimaan pajak yang […]
-
Kualitas Fiskal Indonesia Masih Belum Aman
Defisit anggaran dan keseimbangan primer 2026 diperkirakan lebih lebar dari target APBN JAKARTA. Prospek anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir tahun diperkirakan masih akan terjaga meski dihantam berbagai tekanan. Namun, hal tersebut tak lantas membuat kondisi fiskal RI aman. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, APBN sepanjang 2026 akan mencatat defisit Rp 734,3 triliun, setara […]
-
Amankan Penerimaan Pajak 2026, DJP Fokus Awasi Pembayaran Masa dan SPT
Ditjen Pajak (DJP) akan menggencarkan pengawasan kepatuhan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak nasional tahun 2026 yang ditargetkan senilai Rp2.357,7 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas akan melakukan dua kegiatan utama secara paralel, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM), serta penelitian kepatuhan material, termasuk dalam melaporkan dan mengisi SPT. “Tetap jalan, […]
-
Kemendagri Sebut PP Insentif Pemungut Pajak Daerah Segera Direvisi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pemerintah bakal segera merevisi PP 69/2010 mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan revisi PP 69/2010 sedang dalam tahap pembahasan. Menurutnya, pemerintah juga memahami aspirasi pemda agar PP 69/2010 segera diperbarui setelah berlakunya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah […]
WA only