NEWS
-
Ini 6 Syarat Layanan Publik WP Bisa Dibuka Kembali oleh Ditjen Pajak
Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dapat dibuka kembali sepanjang memenuhi salah satu dari enam kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PER-27/PJ/2025, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembukaan pembatasan atau pembukaan pemblokiran layanan tertentu kepada penyelenggara […]
-
Utang Pajak Rp100 Juta? Akses Publik Anda Kini Bisa Ditutup
Informasi penting untuk Anda yang memiliki tunggakan pajak. Penunggak pajak bisa diblokir dari layanan publik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang […]
-
Optimalkan Penagihan Pajak, DJP Kini Bisa Blokir Layanan Publik
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan PER-27/PJ/2025 yang mengatur pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (26/1/2026). Merujuk pada pasal 2 ayat (1), dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam […]
-
Dikeluhkan Wajib Pajak! Dapat Cashback Belanja Langsung Terpantau Coretax
Perbincangan soal cashback yang muncul sebagai penghasilan di sistem Coretax ramai diperbincangkan warganet. Sejumlah pengguna media sosial mengaku terkejut karena cashback dari transaksi belanja, yang selama ini dianggap sekedar potongan harga atau uang kembali, tiba-tiba tercatat sebagai penghasilan dan ikut memengaruhi perhitungan SPT Tahunan. Perdebatan ini semakin mencuat seiring penerapan Coretax yang kini menggunakan sistem prepopulated data. Bukti potong pajak, […]
-
Pajak Perketat Penagihan, Layanan Publik Penunggak Pajak Bisa Diblokir
Pemerintah makin keras menekan wajib pajak yang bandel. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini punya senjata baru untuk memaksa penunggak pajak melunasi kewajibannya, yakni dengan membatasi hingga memblokir akses layanan publik. Langkah ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025. Beleid tersebut menjadi dasar hukum bagi Ditjen Pajak untuk meminta […]
WA only