Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemberian Insentif Pajak Diperpanjang Tahun Ini, Ini Kata Wamenkeu
Pemerintah memastikan akan tetap memberikan insentif pajak pada 2022 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/1/2022). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mengkaji sektor-sektor usaha yang memperoleh perpanjangan insentif pajak pada tahun ini. Pemerintah hanya akan memberikan insentif kepada sektor usaha […]
-
Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mengkaji sektor-sektor usaha yang memperoleh perpanjangan insentif pajak pada tahun ini. Suahasil mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pemulihan dunia usaha dari pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah hanya akan memberikan insentif kepada sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan fiskal. “Beberapa dari [insentif pajak] ini kami lanjutkan […]
-
Guyuran Insentif Proyek Pengolahan Batubara, Bayar Royalti Gratis
Untuk menggenjot produk bernilai tambah, pemerintah menyiapkan sederet insentif kepada produsen batubara yang mengembangkan produk hingga ke hilir. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan: Ada enam insentif dan dukungan regulasi yang disiapkan. Antara lain, pertama, pemerintah akan mengurangi tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%. Kedua, ketentuan harga batubara khusus […]
-
Pengusaha Tunggu Batas Akhir Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak alias tax amnesty jilid II, hampir satu bulan terlaksana. Namun, peserta yang berpartisipasi dalam program ini, masih terbatas. Dari data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) jumlah wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty mencapai 7.417 hingga 25 Januari 2022. Dari jumlah tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan 8.098 surat keterangan. Sementara itu, […]
-
Turunan UU No 7/2021 tentang HPP Masih Dibahas
JAKARTA. Pemerintah segera menerbitkan dua aturan turunan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua beleid masih ada di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dua aturan ini, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada kluster ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan RPP pada kluster pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan dokumen […]
Got any book recommendations?
WA only