Mindblown: a blog about philosophy.

  • Penetapan WP Non-Efektif Tak Hapus Utang Pajak, Tetap Harus Dilunasi

    Penetapan WP Non-Efektif Tak Hapus Utang Pajak, Tetap Harus Dilunasi

    JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan kepada wajib pajak bahwa penetapan status non-efektif (WP NE) tidak akan menghilangkan pajak yang tertunggak. Artinya, meski seorang wajib pajak ditetapkan NE tetapi masih memiliki utang pajak maka dirinya tetap perlu melunasi tunggakan tersebut. Namun, sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, tidak ada syarat spesifik bahwa wajib pajak harus melunasi […]

  • Raksasa Migas Italia Dapat Diskon Pajak Kembangkan Blok IDD RI

    Raksasa Migas Italia Dapat Diskon Pajak Kembangkan Blok IDD RI

    TANGERANG, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan raksasa migas Italia, Eni bakal dikenakan rezim perpajakan yang baru untuk pengembangan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) Southern Hub, Gendalo-Gandang.  Kepastian itu diberikan selepas SKK Migas rampung membahas revisi rencana pengembangan atau plan of development (PoD) I Gendalo-Gandang.  Saat ini, SKK Migas tengah mempersiapkan rekomendasi persetujuan PoD I […]

  • Kapan Surat Tagihan Pajak (STP) Diterbitkan DJP? Simak di Sini

    Kapan Surat Tagihan Pajak (STP) Diterbitkan DJP? Simak di Sini

    JAKARTA. PMK 80/2023 turut memuat ketentuan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Penerbitan STP berdasarkan pada hasil penelitian data administrasi perpajakan, hasil pemeriksaan, atau hasil pemeriksaan ulang. “STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya […]

  • Kenaikan Tarif PPN Jadi Disinsentif untuk Perekonomian Domestik

    Kenaikan Tarif PPN Jadi Disinsentif untuk Perekonomian Domestik

    JAKARTA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menekan perekonomian nasional, padahal saat ini pertumbuhan ekonomi sedang dalam tren pemulihan pasca pandemi covid-19. “Kebijakan kenaikan tarif PPN perlu dikaji ulang, karena kebijakan ini akan menjadi disinsentif fiskal yang memberikan […]

  • Desain PPN Progresif Dinilai Belum Siap Diberlakukan di Indonesia

    Desain PPN Progresif Dinilai Belum Siap Diberlakukan di Indonesia

    International Monetary Fund (IMF) resmi mengeluarkan rekomendasi desain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) progresif pada April 2024. IMF merekomendasikan desain tersebut guna mengatasi masalah regresivitas PPN yang selama ini terjadi. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, konsekuensi PPN progresif ialah ada sebagian barang yang dikeluarkan dari barang […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only