Mindblown: a blog about philosophy.
-
Daripada Telat, DJP Sarankan WP Ajukan Perpanjangan Lapor SPT Tahunan
Ditjen Pajak (DJP) mempersilakan wajib pajak badan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) apabila membutuhkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan perpanjangan dapat diajukan apabila wajib pajak badan tidak bisa menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu. Namun, wajib pajak […]
-
Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak
Pemerintah resmi merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 159/2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Perpres 159/2014 direvisi agar pemerintah Indonesia dapat melakukan perjanjian kerja sama penagihan pajak berdasarkan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters secara resiprokal dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra. “Bahwa Perpres 159/2014…belum menampung pengaturan untuk melakukan kerja sama […]
-
Simak! Pesan Tegas Sri Mulyani untuk Pegawai Bea Cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di dalam laman Instagram @smindrawati, Minggu (28/4/2024). Pesan ini diberikan menyusul viralnya beberapa kasus pengiriman barang dari luar negeri yang ikut menyeret nama Bea dan Cukai, termasuk persoalan bea masuk dan pajak barang kiriman untuk SLB, sepatu hingga mainan robotic. […]
-
Penentuan Besaran Peredaran Bruto dalam Penghitungan PPh Final UMKM
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan penentuan besaran peredaran bruto atau omzet dalam menghitung PPh final UMKM terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons pertanyaan warganet di media sosial. Wajib pajak bersangkutan mengaku perusahaannya memiliki penghasilan lainlain (bukan merupakan persediaan), tetapi bingung apakah masuk dalam penghitungan PPh final UMKM […]
-
Pemprov Sumatera Utara Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Ini Perinciannya
Pemprov Sumatera Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengatur ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah […]
Got any book recommendations?
WA only