Author: Admin 07
-
Bea Cukai dan Ditjen Pajak Jawa Timur lanjutkan joint program
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak Jawa Timur melaksanakan kegiatan joint program untuk optimalkan penerimaan negara di tahun 2020. Kedua pihak memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut yang telah berlangsung sejak 2017, sebab dinilai efektif. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I, Muhamad Purwantoro menyampaikan sampai dengan saat ini, joint program antara […]
-
Gelar Rapat Panja Penerimaan Pajak, Ini Catatan Anggota DPR
“Semua cara sudah dilakukan oleh DJP untuk mencapai target penerimaan dan semua gagal. Maka dari itu, terobosan harus datang dari Menkeu,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2020). Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa tugas utama DJP adalah sebagai implementor kebijakan fiskal. Oleh karena itu, dia meminta daftar terobosan kebijakan dari kantor Menkeu sebagai pemangku kebijakan […]
-
Digitalisasi Retribusi Pemda, Sri Mulyani Potong Otomatis Pajak Daerah
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan aturan pemotongan pajak secara otomatis melalui elektronifikasi transaksi pembayaran (ETP) untuk pemerintah daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dengan sistem ini monitoring pajak, retribusi hingga metode pelaporan di daerah akan dilakukan secara digital sehingga bisa lebih mudah. “Kami harap pemenuhan laporan menjadi mudah. Bapak Presiden selalu menyampaikan […]
-
Cukai Emisi, Kendaraan Roda Dua Dipastikan Belum Kena | Otomotif
JAKARTA – Ekstensifikasi cukai segera terealisasi menyusul adanya kekuasaan penuh pemerintah dalam menentukan objek cukai baru tanpa persetujuan DPR. Ada tiga objek baru yang akan ditambahkan, yakni kantong plastik, minuman berpemanis, dan emisi karbon kendaraan bermotor. Namun, pengenaan cukai itu dipastikan belum akan berlaku bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor. Direktorat Jenderal Bea dan […]
-
Ada Omnibus Law, Penambahan Objek Kena Cukai tak Perlu DPR
JAKARTA — Pemerintah berencana mempermudah tahapan penambahan objek kena cukai melalui Omnibus Law Perpajakan. Kemudahan tersebut berupa menghapus keterlibatan DPR dalam pembahasan penambahan tiap objek. Tapi, bukan berarti keterlibatan DPR sama sekali dihilangkan. Menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, persetujuan DPR tetap dibutuhkan untuk menyetujui RUU Omnibus Law Perpajakan dan Undang-Undang […]
WA only