Author: Admin 20
-
Kontraksi Pajak Jadi Sinyal Ekonomi Loyo, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Depan Terancam
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kontraksi tajam penerimaan pajak menjadi indikasi langsung perlambatan ekonomi nasional. Menurutnya, pelemahan ini disebabkan menurunnya kinerja tiga sumber utama penerimaan negara, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pajak kenapa turun? Itu karena […]
-
Darussalam: SP2DK Jadi Kesempatan WP untuk Beri Penjelasan ke DJP
Wajib pajak perlu mengubah persepsinya atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Founder DDTC Darussalam mengatakan SP2DK sesungguhnya adalah permintaan klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan informasi yang dimiliki oleh DJP. Dengan demikian, SP2DK tidak memuat sangkaan dan tuduhan terhadap wajib pajak. “Menurut saya, SP2DK adalah […]
-
Ini Ketentuan Kompensasi Kelebihan Penyetoran Pajak di PER-11/PJ/2025
Melalui Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, Ditjen Pajak (DJP) memerinci perlakuan atas pajak yang lebih disetor. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 26 PER-11/PJ/2025, terlihat ada perbedaan perlakuan atas pajak yang lebih disetor dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi. Merujuk Pasal 13 huruf b PER-11/PJ/2025, wajib pajak dapat melakukan kompensasi atas kelebihan […]
-
Petugas Pajak Klaim Supertax Deduction Bakal Untungkan Sektor Industri
Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah memberikan edukasi perpajakan terkait dengan insentif pajak berupa supertax deduction pada 8 Juli 2025. Dalam kegiatan ini, 2 penyuluh pajak, yaitu Ganung Harnawa dan Angga Burhani Fajar, memberikan materi mengenai manfaat fiskal bagi perusahaan yang berkontribusi dalam pelaksanaan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran berbasis kompetensi […]
-
Pemprov Gencarkan Penagihan Pajak Kendaraan atas Kepemilikan Speedboat
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara mencatat terdapat 11 speed boat dengan volume lebih dari 10 ton yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor di atas air. Kepala Bapenda Kalimantan Utara (Kaltara) Tomy Labo mengatakan pungutan pajak kendaraan air tersebut menjadi salah satu upaya pemda untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025. “Dari 53 […]
WA only