Author: Admin 20
-
DJP Rilis Aturan Penghapusan Sanksi Administratif Imbas Coretax, Anggota Komisi XI: Masalahnya Bukan di Denda
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merils payung hukum sehubungan dengan implementasi Coretax. Keputusan DJP Nomor 67/PJ/2025 tersebut tentang kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Harris Turino mengatakan penghapusan sanksi berupa denda bukan masalah utama. Persoalannya, kalau cetak faktur […]
-
Cara Lapor SPT Tahunan 2025 Pribadi 1770S serta 1770SS dan Batas Waktunya
Setiap tahun, wajib pajak pribadi harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Bagaimana caranya? Berikut ini cara lapor SPT Tahunan Pribadi 2025 tipe 1770S dan 1770SS plus batas waktunya. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan lain sebagainya sesuai […]
-
Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) meminta pekerja sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman dimasukkan sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, FSP RTMM dan sejumlah perusahaan di industri rokok telah mendatangi Kantor Kemnaker dan […]
-
Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memandang pemberian insentif pajak seyogyanya tidak menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas PN Laksmi Kusumawati menilai pemerintah saat ini perlu berfokus menciptakan situasi yang kondusif untuk penanaman modal. “Pemberian insentif tidak menjadi fokus utama, tetapi bagaimana menciptakan kondisi […]
-
Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas
Kementerian Ketenagakerjaan meminta sektor penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diperluas ke banyak sektor industri padat karya menyusul adanya masukan dari beberapa federasi pekerja. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan insentif pajak yang diberikan saat ini hanya kepada pegawai industri padat karya di bidang usaha […]
WA only