Author: Admin 17
-
Kemenkeu Catat Setoran Pajak Daerah Capai Rp 64,1 Triliun Hingga April 2025
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 64,1 triliun hingga April 2025. Hanya saja, DJPK tidak menyebutkan apakah realisasi tersebut mengalami peningkatan atau penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menjelaskan bahwa sejumlah jenis pajak menjadi penyumbang utama realisasi tersebut. Pajak […]
-
Jerman Luncurkan Paket Keringanan Pajak € 46 Miliar untuk Dongkrak Ekonomi
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menggenjot ekonomi. Pemerintah Jerman memilih cara memberi paket keringanan pajak senilai € 46 miliar. Kebijakan yang diteken pada Rabu (4/6) ini merupakan upaya mendongkrak investasi dan memulihkan ekonomi yang lesu. Paket ini akan mulai berlaku pada tahun ini hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk mendorong investasi melalui insentif perpajakan, […]
-
Pendapatan Turun, DPRD Bentuk Panja Evaluasi Pajak dan Retribusi
DPRD Kota Ambon, Maluku, membentuk panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Ambon. Ketua Panja DPRD Kota Ambon Zeth Pormes mengatakan pembentukan panja merupakan tindak lanjut dari pemberlakukan Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasalnya, perda tersebut menghapus beberapa jenis pajak dan retribusi sehingga menimbulkan penurunan pendapatan asli daerah […]
-
Elon Musk Sebut RUU Pajak Trump Keji & Penuh Omong Kosong
Miliarder Elon Musk melayangkan kritik keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak hingga belanja Presiden Donald Trump. CEO Tesla itu bahkan menyebutnya sebagai aksi yang keji dan berpotensi meningkatkan defisit federal. Beberapa anggota Partai Republik yang konservatif dari sisi fiskal di Senat AS mendukung pandangan yang diungkapkan Musk dalam unggahan media sosial itu. Mereka menilai, hal […]
-
BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 mengatur cara pencantuman alamat pembeli pada faktur pajak dalam hal BKP/JKP diserahkan ke tempat kegiatan usaha yang berada dalam kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Bila tempat kegiatan usaha dalam kawasan tertentu berbeda dengan tempat tinggal/kedudukan pembeli BKP/JKP dan penyerahan BKP/JKP dimaksud mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, alamat […]