Author: Admin 17
-
Realisasi Stagnan, Gubernur Perintahkan Bapenda Kejar Pajak Daerah
Gubernur Riau Abdul Wahid memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Abdul Wahid mengatakan realisasi pajak daerah dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan. Menurutnya, basis pajak perlu diperluas agar penerimaan daerah mampu tumbuh setiap tahun. “Mengapa pendapatan kita stagnan, sementara jumlah kendaraan dan penggunaan BBM terus meningkat setiap tahun? Harus ada solusi agar penerimaan pajak […]
-
Setoran Pajak Januari 2025 di Beberapa Daerah Ambles!
Penerimaan pajak mengalami kontraksi di sejumlah daerah, meskipun juga ada yang tumbuh positif, seperti di kawasan Sumatera. Bengkulu menjadi salah satu daerah di kawasan Sumatera yang mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 11% hingga 31 Januari 2025. Di daerah lain, penerimaan pajak yang tumbuh ialah di kawasan Kalimantan Timur dan Utara yang tumbuh 23,4% untuk penerimaan […]
-
Bikin Unit Baru, Gubernur Ingin Mudahkan WP Bayar Pajak Kendaraan
Gubernur Riau Abdul Wahib menyoroti stagnasi penerimaan pajak daerah Provinsi Riau yang stagnan pada level Rp1,5 triliun pada 2023 dan 2024. Menurut Wahid, stagnasi pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan oleh lemahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). “Bapenda ini adalah kas daerah. Uang dan nafas kita ada di sini. […]
-
DEN Imbau DJP Lanjutkan Reorganisasi, KPP Madya Masih Perlu Ditambah
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyarankan Ditjen Pajak (DJP) melanjutkan reorganisasi instansi vertikal untuk memperkuat pengawasan wajib pajak. Anggota DEN Chatib Basri mengatakan reorganisasi DJP antara lain dilaksanakan dengan kembali menambah jumlah kantor pelayanan pajak (KPP) madya. Menurutnya, penambahan KPP madya akan membuat pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih optimal. “Mereka sudah mulai menambah KPP madya […]
-
Catat! Pemeriksaan Ulang Atas WP Bisa Dilakukan Jika Ada Data Baru
Ditjen Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terutang. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (10/3/2025). Ketentuan mengenai pemeriksaan ulang ini diatur dalam PMK 15/2025. Pemeriksaan ulang juga dapat dilakukan jika terdapat keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak […]
WA only