Author: Admin 17
-
Setoran Pajak Hiburan di DKI Senilai Rp 687 Miliar
BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membukukan penerimaan pajak daerah sebesar Rp 43,52 triliun di sepanjang 2023. Realisasi tersebut sudah setara 101,2% dari target penerimaan pajak DKI Jakarta yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 43 triliun. Berdasarkan data rincian yang diterima KONTAN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta paling banyak […]
-
Di Bawah PTKP atau Nihil karena Tarif 0%? Bupot PPh 21 Tetap Dibuat
Pemotong pajak tetap harus membuat bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan kewajiban itu melalui Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Melalui Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024, DJP memerinci kondisi yang mengharuskan pemotong pajak tetap membuat bupot PPh Pasal 21. Kondisi tersebut […]
-
ASN Perlu Lapor SPT Tahunan, Jadi Syarat Dapat Tukin dan Naik Pangkat
Pj Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hera Nugrahayu mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya agar patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Hera mengatakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, akan ada konsekuensi yang mananti apabila ASN di Kota Palangka Raya tidak patuh menyampaikan SPT Tahunan. […]
-
Kemenkeu Siap ‘Tarung’ di MK soal Pajak Hiburan Naik 40 Persen
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menghadapi gugatan uji materi atau (judicial review) soal aturan pajak hiburan menjadi 40 persen hingga 75 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana mengatakan pihaknya tak akan mangkir dalam sidang perdana di MK nanti terkait UU Nomor 1 Tahun […]
-
Contoh Saat Dimulainya Kewajiban PKP yang Pengukuhan Lewat Batas Waktu
Lampiran PMK 164/2023 turut memuat contoh penentuan saat dimulainya kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang dikukuhkan setelah batas waktu. Seperti diketahui, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto […]
WA only