Author: Admin 17
-
Anies Targetkan Tax Ratio 16%, Lebih Realistis dari Prabowo?
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengejar kenaikan rasio pajak atau tax ratio menjadi sebesar 16% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Pajak menjadi penting untuk dilakukan reform supaya kita mendapatkan pendapatan yang cukup. Tax ratio sekarang 10,4%, kita berharap di 2029 bisa mencapai angka 13%-16% tax ratio […]
-
Pengusaha Teriak Pajak 40%-75% Bisa Matikan Industri Hiburan
Kebijakan pemerintah menetapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan maksimal 75%, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat penolakan keras dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani, menilai, kenaikan pajak hiburan yang tinggi sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya […]
-
Ganjar Bocorkan Arah Pajak di Hadapan Pengusaha Kadin jika Terpilih Sebagai Presiden
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi jurus utama yang akan dilakukan dalam memperluas pendapatan negara berbasis pajak jika terpilih sebagai presiden pada 14 Februari 2024 nanti. “Betul Pak [Wakil Ketua Umum Kadin bidang Investasi Tony Wenas], sebenarnya sudah terjawab sama Pak Wenas. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu optimalisasi […]
-
Banyak Keluhan, Pemerintah Bakal Revisi Kenaikan Tarif Pajak Hiburan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan. Termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen, dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali. “Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan […]
-
Bebas PPN Impor Barang & Jasa Keperluan Hankam
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor untuk keperluan pertahanan dan keamanan (Hankam) yang mulai berlaku 1 Januari 2024. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 157/2023. Direktur Penyuluhan, Pela- yanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti bilang, aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah […]
WA only