Author: Admin 18
-

Kenapa Transfer Bank Bisa Kena Pajak Digital? Cek Aturannya
Kebijakan pajak digital yang melibatkan sejumlah bank dalam sistem pembayaran transaksi luar negeri memunculkan pertanyaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transfer uang. Masyarakat pun perlu mengetahui apakah pengiriman dana antarrekening akan ikut dikenai pajak setelah pemerintah menerapkan sistem baru tersebut. Keterlibatan bank dalam sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) bukan […]
-

Transaksi Digital Kena Pajak Mulai 9 November? Ini Kata DJP!
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan klarifikasi atas kabar pemungutan pajak melalui seluruh lembaga keuangan dan e-commerce mulai 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang dirancang untuk memungut PPN atas pemanfaatan BKP atau JKP […]
-

Pajak Digital Bakal Diperluas, Cek Transaksi yang Bakal Dipungut PPN
Pemerintah akan memperluas keterlibatan lembaga keuangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri pada November 2026. Perluasan ini dilakukan melalui penambahan penerbit atau issuer dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dengan demikian, kebijakan yang akan berlaku dalam waktu dekat ini bukan merupakan pemberlakuan jenis pajak baru maupun […]
-

Penerimaan pajak di Jakarta Selatan capai 73,66 persen hingga Oktober
Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga bulan Oktober 2026 mencapai Rp12.236.510.210.077 atau 73,66 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp16.611.561.265.298. “Alhamdulillah data masuk hingga 27 Oktober realisasi sudah 73,66 persen. Kami masih punya dua bulan untuk kejar target akhir tahun. Fokus kami saat ini adalah pada jenis pajak […]
-

UU PFII Muat Beragam Insentif Pajak atas Properti
UU 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memuat klausul yang memberikan beragam insentif pajak atas jual beli properti. Melalui Pasal 57 ayat (2) UU PFII, bangunan baru berupa rumah tapak, unit apartemen, kantor, toko, pusat perbelanjaan, serta gudang dikategorikan sebagai barang kena pajak (BKP) bersifat strategis yang tidak dipungut PPN. “BKP tertentu yang bersifat […]
WA only