Author: Admin 18
-
Kaum Tajir Kian Susah Pendam Duit dari Pajak
Ditjen Pajak rilis aturan yang memungkinkan pemerintah dapat informasi kekayaan wajib pajak Ruang gerak wajib pajak super kaya akan semakin sempit. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kini memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika sebelumnya permintaan data lebih identik dengan lembaga keuangan seperti perbankan, kini kewenangan tersebut juga mencakup penyedia jasa […]
-
DJP Sebar Surat Peringatan ke Penunggak Pajak, Tunda Bayar Kena Sanksi
Direkorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengirimkan email peningat bagi para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Dalam Pengumuman Nomor Peng-39/PJ.09/2026, email tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam membantu penyelesaian administrasi perpajakan wajib pajak agar berjalan lancar dan tanpa kendala. “Apabila Anda mendapatkan email tersebut, pastikan pengirim email adalah Direktorat Jenderal Pajak, dengan domain […]
-
DJP Catat Restitusi Pajak Turun 31,5% Jadi Rp 171,2 Triliun pada Semester I-2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi restitusi pajak hingga akhir Juni 2026 atau semester I-2026 mencapai Rp 171,2 triliun. Nilai tersebut turun 31,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan penurunan restitusi terjadi pada dua jenis pajak utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) […]
-
Eks Pegawai Kemenkeu Wajib Tunggu 5 Tahun Sebelum Jadi Kuasa Pajak, Ini Aturannya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat ketentuan bagi mantan pegawai Kementerian Keuangan yang ingin berprofesi sebagai kuasa di bidang perpajakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026, eks aparatur Kementerian Keuangan diwajibkan menjalani masa tunggu (cooling-off period) selama lima tahun sebelum dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Ketentuan tersebut berlaku bagi pensiunan pegawai […]
-
Ragam Insentif Pajak PFII
PEMERINTAH berencana memberikan berbagai insentif fiskal melalui rancangan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik investasi dan mendorong kegiatan usaha di kawasan tersebut. Insentif yang disiapkan meliputi pengurangan Pajak Penghasilan (PPh), fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pembebasan bea masuk. Perusahaan yang beroperasi di PFII berpotensi memperoleh pengurangan […]
WA only