Author: Admin 18
-

Coretax Berhasil Perluas Basis Pajak Indonesia Hingga Dua Juta
Sistem administrasi perpajakan Coretax telah membantu memperluas basis pajak Indonesia sekitar dua juta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Sistem yang diluncurkan pada Januari 2025 itu mengintegrasikan layanan pendaftaran, faktur pajak, pembayaran, hingga pelaporan dalam satu platform. “Coretax telah membantu kami memperluas basis pajak sekitar dua juta,” kata Nurkholisoh dalam sambutannya […]
-

Pemerintah Prioritaskan WP Bayar Utang Pokok Pajak
Pemerintah mengubah skema penyelesaian kewajiban utang pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. melalui beleid tersebut, pembayaran utang pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang sebelum sanksi administratif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, […]
-

Konsumsi Warga Tergerus Pengeluaran Wajib
Ruang belanja rumah tangga semakin terhimpit. Selain menghadapi kenaikan harga pangan, barang dan jasa, masyarakat juga harus menanggung pengeluaran wajib yang terus meningkat. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026, yang diunggah Senin (5/10), rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp […]
-

DJP: Penerapan PPN PMSE dan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan Ganda
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan PPN oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengaturan mengenai SPP-TDLN dalam PMK 49/2026 dirancang untuk mencegah pemungutan PPN berganda. Beleid tersebut mengatur transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh […]
-

BPPK Gelar Uji Kompetensi Pajak dengan Skema Baru, Simak Jadwalnya
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan uji kompetensi pajak (UKP) dengan mekanisme baru sesuai PMK 55/2026 pada pertengahan Oktober hingga Desember 2026. Ketua Tim Kerja Uji Sertifikasi Kompetensi Profesi Konsultan Pajak BPPK Suyuti mengatakan BPPK akan menyelenggarakan UKP semaksimal mungkin dengan kuota peserta lebih tinggi dari ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). […]
WA only