Author: Admin 18
-
Apakah THR Kena Pajak PPh 21? Ini Aturan dan Perhitungan Lengkapnya
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah telah mengumumkan ketentuan pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan bagi pegawai negeri sipil (PNS) ataupun pegawai swasta. Lantas apakah THR kena pajak PPh 21? Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pencairan THR bagi PNS dan TNI/Polri akan dilakukan minimal H-10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 […]
-
Setoran Cukai dan PNBP di Awal 2024 Melorot
Realisasi penerimaan negara selama dua bulan pertama tahun ini melempem. Bukan hanya penerimaan pajak, setoran negara dari penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga melorot. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi kepabeanan dan cukai hingga Februari 2024 sebesar Rp 51,5 triliun, setara 16% dari target sebesar Rp 321 triliun. Namun, angka ini […]
-
DJP: 10,56 Juta Wajib Pajak Belum Lapor SPT
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 8,71 juta wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2023 per 18 Maret 2024. Angka ini meliputi 8,45 juta wajib pajak orang pribadi dan 259.000wajib pajak badan. “Dari jumlah tersebut maka masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT tahunan yang belum disampaikan, […]
-
Setor Pajak Atas SPT Kurang Bayar, Jangan Lupa Isi Tanggal Pelunasan
Wajib pajak yang sudah menyetorkan pajak terutang atas SPT Tahunan berstatus kurang bayar diingatkan untuk mengisi kolom tanggal pelunasan pada laman e-filing. Kosongnya kolom tanggal pelunasan merupakan salah satu penyebab penyetoran pajak atas SPT kurang bayar gagal. “Pastikan data pembayaran sudah sesuai. Pastikan juga sudah mengisi kolom tanggal pelunasan. Silakan diisi secara manual dengan menekan […]
-
Belum Semua Pemda Beri Insentif Pajak Hiburan, Begini Kata Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif fiskal diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama di sektor hiburan. Menurutnya, pemda dapat menentukan skema insentif yang ideal untuk wilayah masing-masing. “Bentuk-bentuk insentif tergantung […]
WA only