Author: Admin 18
-
Kemenkeu Menentukan Arah PNBP 2024: Keberlanjutan dan Kualitas Lebih Tinggi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan bahwa arah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 akan berfokus pada peningkatan inovasi, peningkatan kualitas layanan, dan pelestarian lingkungan. Menurut Rahayu Puspasari, Direktur PNBP SDA dan KND di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), “Arah kebijakan PNBP 2024 ditujukan untuk mengoptimalkan PNBP, memperkuat tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi […]
-
Koordinasi dengan Kemenkeu, Pemprov DKI akan Pungut Pajak Ojol dan Toko Online
Pemerintah DKI Jakarta meminta pemerintah pusat agar membuat regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko online. Pemerintah daerah yakin, pendapatan dari aplikasi online tersebut membawa dampak positif bagi pendapatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengundang operator jasa dan juga menghubungi Dirjen Pajak Kementeran […]
-
Pengajuan Masa Manfaat Harta Berwujud yang Tak Dimuat di PMK 72/2023
Wajib pajak harus melakukan penyusutan dengan masa manfaat dalam kelompok 3 atau selama 16 tahun jika harta berwujud bukan bangunan milik wajib pajak tidak tercantum dalam Lampiran PMK 72/2023. Dalam hal tidak bersedia menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3, wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan kepada dirjen pajak untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok […]
-
Pajak Ojol Mulai Dibahas, DKI Gandeng Operator dan Kemenkeu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng operator jasa dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembahasan regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko daring (online shop). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan, pemerintah daerah yakin pendapatan dari aplikasi online tersebut dapat membawa dampak positif bagi […]
-
DKI Jakarta Belum Punya Perda Pajak Baru, Pembahasan Dikebut
Menjelang akhir 2023, Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diperbarui. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani pun mengatakan pembahasan Raperda PDRD dan 3 raperda […]
WA only