Author: Admin 18
-
Ada 40 juta Kendaraan Belum Bayar Pajak, Ini Kata MTI
Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan penagihan terhadap 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak untuk perbaikan penyelenggaraan transportasi umum massal di Indonesia. Pasalnya, hingga akhir Desember 2022, terdapat 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah itu sekitar 39% dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. Nah, jika seluruh […]
-
Pemprov DKI Jakarta Akan Kenakan Pajak Ojol dan Online Shop
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melirik pajak dari layanan ojek online (ojol) hingga online shop. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menilai masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Terkait masalah pajak tadi, ada sebenarnya (potensi). Misalnya, GoJek, GoFood, dan sebagainya perlu kita pikirkan ke depan pajaknya,” kata Joko […]
-
Pajak Minimum Global Diklaim Bikin Penerimaan Negara Lebih Optimal
OECD mengeklaim pajak minimum global sebagaimana diatur dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal mengurangi jumlah laba yang kurang dipajaki (low-taxed profit) secara global hingga 70%. Wakil Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Perpajakan OECD David Bradbury mengatakan yang dimaksud dengan laba yang kurang dipajaki ialah penghasilan yang dikenai pajak dengan tarif efektif lebih […]
-
Pemprov-DPRD Kaltim setujui perda pajak daerah dan retribusi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD setempat sepakat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik serta dihadiri 37 anggota DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Senin. Penjabat Gubernur Kaltim […]
-
Baru Terbit! PMK Ekspor-Impor Barang Kiriman Berlaku Mulai Hari Ini
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/2023 yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. PMK 111/2023 tersebut merevisi peraturan sebelumnya, yaitu PMK 96/2023. Melalui PMK 111/2023, implementasi ketentuan yang diatur dalam PMK 96/2023 sudah berlaku mulai 17 Oktober 2023, lebih cepat dari target semula, yaitu mulai 17 […]
WA only