Author: Admin 18
-

Ingin Insentif Pajak, Usaha Besar Harus Jalin Kemitraan dengan UMKM
Usaha besar yang berencana memanfaatkan fasilitas penanaman modal, termasuk fasilitas perpajakan, dari pemerintah memiliki kewajiban untuk menyatakan komitmen kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022, pelaku usaha besar tersebut wajib menyampaikan komitmen kemitraan dengan UMKM tersebut kepada Kementerian Investasi/BKPM. “Bagi pelaku usaha besar yang telah mendapatkan perizinan […]
-

Selesaikan Piutang Rp 142 Miliar, Pemda Adakan Program Pemutihan PBB
Pemkab Gianyar, Bali, kembali memberikan penghapusan sanksi denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) guna mengatasi besarnya piutang PBB yang belum tertagih. Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) I Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan program pemutihan dilaksanakan juga untuk membantu warga yang memiliki tunggakan PBB. “Setelah melakukan validasi data sementara, […]
-

KIP Fisik Konsultan Pajak Masih Bisa Digunakan pada 2024, Asalkan…
Mulai 1 Januari 2024, kartu izin praktik konsultan pajak berbentuk fisik yang masih berlaku tetap dapat digunakan. Sesuai dengan PENG-12/PPPK/2023, terhitung sejak 1 Januari 2024, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tidak lagi menerbitkan kartu izin praktik (KIP) konsultan pajak dalam bentuk fisik. “KIP fisik yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut dan belum berakhir masa […]
-

Amankan Target Penerimaan, Joint Program Dioptimalkan
Optimalisasi joint program menjadi salah satu upaya Ditjen Pajak (DJP) untuk mengamankan target penerimaan pada tahun ini. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (10/10/2023). Joint program merupakan kolaborasi atau sinergi antara DJP, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), serta Ditjen Anggaran (DJA). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti […]
-

MLI untuk STTR Sudah Rampung, Siap Ditandatangani Negara Berkembang
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis ketentuan multilateral instrument (MLI) yang menjadi landasan dari penerapan subject to tax rule (STTR). Menurut OECD, kehadiran STTR akan memberikan perlindungan kepada negara berkembang dengan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum atas beragam transaksi intragrup lintas yurisdiksi. “STTR memastikan negara berkembang dapat memajaki kembali pembayaran-pembayaran yang bersumber […]
WA only