Pemkab Gianyar, Bali, kembali memberikan penghapusan sanksi denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) guna mengatasi besarnya piutang PBB yang belum tertagih.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD) I Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan program pemutihan dilaksanakan juga untuk membantu warga yang memiliki tunggakan PBB.
“Setelah melakukan validasi data sementara, ditemukan nilai piutang PBB di kisaran Rp136 miliar. Meski tak sesuai data LKPD, tetapi nominal piutang masih cukup besar,” katanya, dikutip pada Selasa (10/10/2023).
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lanjut Gusti, piutang PBB di Kabupaten Gianyar sudah mencapai Rp142 miliar. Tingginya piutang ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menjelaskan piutang PBB ini utamanya berasal dari limpahan KPP pada 2003. Untuk itu, BPKAD pun berupaya menyelesaikan piutang tersebut dengan melaksanakan verifikasi dan penagihan kepada wajib pajak.
Menurutnya, tingginya piutang PBB juga disebabkan kesadaran pajak masyarakat yang relatif rendah, padahal kepatuhan pajak juga menjadi penentu pemkab dapat merealisasikan program pembangunan daerah.
Gusti menyatakan program pemutihan pajak akan dilaksanakan mulai dari 1 Oktober sampai dengan 30 November 2023. Dia mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Kami menargetkan jumlah piutang tahun ini turun [menjadi] di bawah Rp100 miliar,” ujarnya seperti dilansir nusabali.com.
Selain PBB, Gusti menambahkan Pemkab Gianyar juga memberikan pemutihan untuk jenis-jenis pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Piutang pada ketiga jenis pajak ini tercatat mencapai Rp60 miliar.
Piutang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan itu mengalami lonjakan ketika sektor pariwisata tertekan akibat pandemi Covid-19.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply