Author: Admin 18
-

Pemda Ini Siap Pangkas Tarif Pajak Konser Jadi 10 Persen
Pemkot Balikpapan akan menurunkan tarif pajak hiburan atas kegiatan konser dari 30% menjadi tinggal 10%. Ketua Bapemperda DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung mengatakan penurunan tarif tersebut sejalan dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Termasuk di dalamnya terkait penurunan pemungutan pajak bagi teman-teman yang berkaitan dengan kesenian […]
-

Sengketa Pajak di Indonesia: Risiko, Realitas, dan Pencegahan
Sengketa pajak merupakan risiko umum yang kerap dihadapi oleh perusahaan selaku wajib pajak. Sebab-sebab sengketa pajak bervariasi, mulai dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan pajak hingga ketidaksesuaian antara perhitungan pajak dan hasil pemeriksaan otoritas pajak. Sengketa pajak senantiasa muncul dalam konteks perubahan berkelanjutan dalam kebijakan pajak yang memerlukan penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi yang matang. Akibatnya, perbedaan […]
-

Penerimaan pajak daerah Kudus mencapai Rp124,96 miliar
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah selama Januari hingga akhir Agustus 2023 mencapai Rp124,96 miliar atau 72,44 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp172,51 miliar. “Kami optimistis bisa mencapai target, karena saat ini sudah ada beberapa pos penerimaan yang melampaui target,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan […]
-

Rugikan Negara Rp110 M, Pengusaha Ini Ditangkap Ditjen Pajak!
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menindak kasus faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp110.723.045.700,00. Tersangka melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga melakukan penyerahan aset sitaan dari tersangka senilai miliaran rupiah yang […]
-

Tata Cara Tentukan Nilai Objek PBB dalam rangka Penetapan NJOP
Pemerintah mengatur ketentuan penilaian nilai objek pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui PMK 79/2023. Penilaian nilai objek PBB tersebut dilakukan dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). PBB dalam konteks PMK 79/2023 mengacu pada PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Migas, Pertambangan Minerba, dan sektor lainnya (PBB P5L). Adapun penentuan nilai objek PBB dapat dilakukan dengan […]
WA only