Author: Admin 18
-
Apa Itu Pajak Karbon? Simak Penjelasannya di Sini
Pemerintah telah menunda penerapan kebijakan pajak karbon dua kali di 2022. Informasi terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan pajak karbon akan mulai diterapkan pada 2025. Menko Airlangga mengatakan, penerapan pajak karbon akan membantu pemerintah dalam mencapai target emisi nol persen atau net zero emission pada 2060. Menyusul, kian berkurangnya pemanfaatan sumber energi […]
-
Keputusan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Disesalkan, Kenapa?
Pemerintah kembali menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 1 April 2022 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pajak karbon akan ditunda hingga 3 tahun ke depan. Artinya penarikan pajak dari sektor penyumbang emisi terbesar ditunda hingga tahun 2025 mendatang. “Salah satu yang akan diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun […]
-
Sederet Manfaat Perusahaan Go Public, Raih Modal hingga Insentif Pajak
Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah melakukan upaya untuk mendorong perusahaan menjadi emiten melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEI pun menjelaskan beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan jika sudah melakukan IPO. Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat (LPP) BEI, Saptono Adi Junarso menuturkan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan setelah mencatatkan […]
-
Potensi belanja produk dalam negeri capai Rp747,04 triliun
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan potensi belanja pengadaan untuk produk dalam negeri dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 mencapai Rp747,04 triliun. Angka tersebut meliputi dana dari APBN yang sebesar Rp357,8 triliun dan APBD senilai Rp389,24 triliun. “Ini potensinya dari mana? Dari belanja […]
-
Bumi Serpong Damai Optimistis Raih Target Penjualan 2022
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti telah berakhir pada September 2022. Kebijakan ini diakui turut menopang prapenjualan (marketing sales) emiten properti selama pandemi Covid-19. Kendati demikian, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya mengatakan ada atau tidak insentif itu, perseroan optimistis dapat mencapai target kinerja hingga akhir tahun. Sebagai […]
WA only