Author: Admin 19
-
Ada Insentif Pajak, Pemprov DKI Rogoh Rp 2,7 Triliun untuk per Juli 2025
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyalurkan insentif pajak atau tax expenditure sebesar Rp 2,7 triliun hingga Juli 2025. Insentif ini diberikan dalam berbagai bentuk pembebasan, pengurangan, dan keringanan pajak, dengan tujuan mendorong kepemilikan rumah pertama, mendukung proyek strategis nasional, hingga mempercepat adopsi kendaraan listrik. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa […]
-
Negara Ini Siapkan Insentif Pajak untuk Pacu Belanja Modal
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pajak. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (2/9/2025). Pernyataan Presiden Prabowo tersebut disampaikannya kepada perwakilan serikat pekerja dalam audiensi di Istana Negara, Senin (1/9/2025) petang. Pertemuan bersama pekerja dan buruh itu sekaligus untuk menampung aspirasi mereka di tengah gelombang unjuk rasa […]
-
Insentif Pajak Lengkap, Semua Lapisan Masyarakat Bisa Beli Rumah
Pemberian berbagai insentif pajak dinilai akan membantu semua lapisan masyarakat akan bisa membeli rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah berupaya membangun ekosistem yang memudahkan masyarakat memiliki hunian. Kebijakan untuk membentuk ekosistem tersebut mulai dari aspek lahan, pembiayaan, hingga insentif fiskal. “Kami melakukan beberapa terobosan di bidang pembiayaan, di bidang lahan, […]
-
Makin Banyak Jumlahnya, Koperasi Diedukasi Soal Tarif PPh Final 0,5%
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten memberikan edukasi pajak kepada para pengurus Koperasi Desa Merah Putih dalam kegiatan Kontak Bisnis Koperasi di Pendopo Kabupaten Klaten, Kabupaten Klaten pada 29 Juli 2025. Penyuluh pajak KPP Pratama Klaten Ayun Fitri Hastuti menjelaskan koperasi dikategorikan sebagai badan usaha. Layaknya badan usaha, koperasi memiliki kewajiban perpajakan, mulai dari pendaftaran […]
-
PPh 21 Pejabat Ditanggung Pemerintah, Kemenkeu: Masuk Belanja Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengategorikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pejabat negara sebagai belanja perpajakan. PPh Pasal 21 DTP bagi pejabat negara dikategorikan sebagai belanja perpajakan mengingat skema membuat pejabat selaku wajib pajak tidak perlu menanggung beban PPh. “PPh Pasal 21 DTP merupakan deviasi karena wajib pajak yang seharusnya menanggung pajak tidak lagi memiliki […]
WA only