Author: Admin 19
-

Penerimaan Pajak pada Februari Turun Dibanding Januari 2024, Ini Penyebabnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Februari 2024 sudah terkumpul Rp 269,02 triliun. Hanya saja, apabila dilihat secara tren bulanan, penerimaan pajak pada Februari 2024 hanya bisa terkumpul Rp 119,77 triliun. Padahal, pada Januari 2024 yang lalu pemerintah bisa mengumpulkan penerimaan pajak secara bulanan sebesar Rp 149,25 triliun. Menurut Menkeu, […]
-

Penerimaan Pajak Februari 2024 Capai Rp 269 Triliun, Setara 13,53% dari Target APBN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun. Angka ini setara 13,53% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hanya saja, realisasi penerimaan pajak tersebut terkontraksi 3,9% year on year (YoY). Menter Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak secara bruto trennya masih positif yang menunjukkan […]
-

Mendagri Tito Minta Gubernur Beri Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur untuk memberikan insentif terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagai upaya dalam meredam inflasi. Tito mengatakan kenaikan tarif PBBKB akan berdampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga pada akhirnya berpotensi meningkatkan inflasi. Imbauan memberikan insentif PBBKB telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500.2.3/12566/SJ. […]
-

Ditanya DPR soal Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak: Kami Sedang Kaji
Ditjen Pajak (DJP) masih mengkaji rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12% sebagaimana diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Meski demikian, lanjutnya, rencana kenaikan tarif pajak tersebut tetap perlu dikaji. “Kajian […]
-

Pajak Karaoke 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di Jambi
Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No.2/2024. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid ini berlaku mulai 4 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan […]
WA only