Author: Admin 19
-

Blak-blakan Sri Mulyani: Pajak dan Cukai Memang Alat Politik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada para wisudawan/wisudawati PKN STAN untuk memahami isu politik, karena pajak dan bea cukai merupakan instrumen politik. Sri Mulyani berharap seluruh wisudawan STAN memahami politik, dengan artian bagaimana setiap kegiatan punya konsekuensi kepada masyarakat luas. “Kalian harus paham politik pada level mikro hingga global, karena keuangan […]
-

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Negosiasi Pajak Global hingga Tren Laba Bank Digital
Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak baru dari perusahaan multinasional. Berita tentang rampungnya negosiasi pajak global menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik […]
-

Kemenkeu Catat Setoran Pajak Digital Tembus Rp15,15 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023, diantaranya DeepL SE, Squarespace Ireland Ltd dan Trendstream Ltd. Dari keseluruhan pemungut yang […]
-

Sri Mulyani Ungkap 2 Makhluk Paling Dibenci di Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara Wisuda Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih menjadi sosok yang paling dibenci sekaligus dirindukan oleh masyarakat Indonesia. […]
-

Kemendagri: Pembayaran pajak daerah lewat non tunai capai 90 persen
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan data di lapangan bahwa pembayaran pajak daerah lewat non tunai telah mencapai angka 90 persen. Hal itu menunjukkan adanya kinerja positif digitalisasi melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). “Di lapangan kami mendapatkan data bahwa 90 persen pembayaran pajak daerah telah dilakukan secara non tunai,” […]
WA only