Author: Admin 19
-

151.029 WP di Kudus lakukan validasi NIK jadi NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak yang melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga saat ini mencapai 151.029 wajib pajak. “Data sebanyak itu, merupakan data per akhir Agustus 2023. Dengan capaian tersebut maka capaiannya sudah 92,83 persen dari total 162.695 wajib pajak orang […]
-

Masih Ada Waktu, WP Peserta PPS Perlu Segera Realisasikan Investasi
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) agar segera merealisasikan komitmen investasinya. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Timur I Samsul Arifin mengatakan wajib pajak peserta PPS berkewajiban melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Apabila berkomitmen menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan, wajib pajak kini […]
-

Realisasi Penerimaan Baru 50 Persen, Wajib Pajak Yogya Diingatkan Bayar PBB
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, menyebut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) saat ini masih sekitar 50 persen. Kondisi ini dipengaruhi kecenderungan wajib pajak yang membayarkan PBB mendekati jatuh tempo. Wasesa pun mengimbau wajib pajak agar segera membayarkan PBB sebelum jatuh tempo. Pasalnya, jatuh tempo pembayaran PBB yakni […]
-

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Pajak Soal SKP dan STP
Menteri keuangan menerbitkan peraturan baru berupa PMK 80/2023. Peraturan yang memuat tata cara penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (4/9/2023). Melalui PMK 80/2023, pemerintah mengatur kembali tata cara penerbitan SKP dan STP. Pengaturan kembali tersebut di antaranya berupa simplifikasi pengaturan […]
-

Pemerintah Kejar Rasio Perpajakan Tetap Dobel Digit pada 2024
Pemerintah memperkirakan rasio perpajakan pada 2024 belum akan melampaui rasio perpajakan pada 2022. Dalam tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR, pemerintah mencatat rasio perpajakan pada 2022 mencapai 10,4%. Untuk tahun depan, rasio perpajakan diperkirakan masih tetap berada pada level dobel digit. “Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan dobel digit, meskipun diperkirakan lebih rendah ketimbang […]
WA only