Author: Admin 19
-
Coretax DJP Tak Dapat Diakses Sementara
Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengumumkan akan melakukan pemeliharaan sistem Coretax DJP. Seluruh layanan perpajakan berbasis sistem tersebut tidak akan dapat diakses selama beberapa hari, mulai awal Juni 2026. Dalam pengumuman resmi Nomor PENG-35/PJ.09/2026, Ditjen Pajak menyatakan bahwa penghentian sementara layanan (downtime) dilakukan untuk meningkatkan kapasistas sistem guna memberikan layanan yang lebih […]
-
Syarat Warga Jakarta Dapat Pembebasan PBB-P2 2026 hingga 100 Persen
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan kemudahan berupa pembebasan atas pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100 persen untuk Tahun Pajak 2026 kepada warga Jakarta yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026. Pembebasan […]
-
WP Ini Keluhkan Dapat Tagihan Pajak Padahal Pinjaman Bank Tak Cair
Ada cerita menarik yang disampaikah oleh KPP Pratama Maumere melalui konten edukasinya di medsos. Kali ini mengisahkan seorang wajib pajak yang mengeluhkan surat tagihan pajak (STP) yang diterimanya. Padahal, dia mengaku tidak memiliki usaha dan tidak memiliki penghasilan apapun. Ceritanya bermula ketika wajib pajak ini mengajukan pinjaman usaha ke bank pada 2023 lalu. Salah satu […]
-
Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis, Ini Alasannya
Pemerintah akan memangkas beban pajak penulis dengan menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5%. Kebijakan ini masuk dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026 dan bertujuan meningkatkan minat menulis serta memperkuat industri literasi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif pajak bagi penulis telah disepakati pemerintah dan akan segera diatur dalam Peraturan […]
-
Pemerintah Incar Wajib Pajak Tajir dan Grup Korporasi pada 2027
Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, kelompok usaha, hingga individu berprofil tinggi pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan moderasi harga komoditas. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah menilai penguatan pengawasan kepatuhan perlu […]
WA only