Author: Admin 19
-

Saat Gerakan Tak Bayar Pajak di Medsos Jadi Penyebab PAD Semarang Turun
Gerakan tidak membayar pajak di media sosial yang sangat masif menjadi salah satu penyebab penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, penurunan PAD juga dipengaruhi kondisi di masyarakat. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Rudibdo mengatakan, faktor lain adalah menurunnya kemampuan membayar dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan […]
-

Menkeu Suahasil Bocorkan Alasan Dirjen Pajak Rombak 1.437 Pejabat DJP
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan alasan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada hari ini, Senin (5/10/2026) melantik ribuan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia mengatakan, setidaknya ada 1.437 pejabat di lingkungan DJP yang telah dilantik Bimo pada hari ini, terdiri dari 30 pejabat administrator, 1.014 pejabat pengawas, dan 393 pejabat fungsional. “Saya diberi tahun […]
-

PMK 71/2026 Terbit, Aturan Pembetulan dan Keberatan Pajak Direvisi
Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak ketentuan seputar tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Perombakan tersebut dilakukan melalui PMK 71/2026 yang merevisi PMK 118/2024. Beleid ini diterbitkan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi wajib pajak. PMK 71/2026 juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan permohonan administrasi di […]
-

Petani di Punya Lahan Pertanian hingga 5.000 Meter? PBB Gratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memberikan fasilitas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan pertanian milik petani dengan luas maksimal 5.000 meter persegi. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Lebak terhadap para petani. Menurutnya, pembebasan PBB ditargetkan bisa meringankan beban para petani di Lebak. “Ini merupakan terobosan murni Kabupaten […]
-

DJP Tegaskan Pengaturan Kuasa Pajak demi Lindungi WP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan mengenai kuasa wajib pajak pada PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak. Mengingat kuasa wajib pajak bukanlah penanggung pajak, pemerintah perlu memastikan bahwa kuasa wajib pajak memiliki kompetensi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak yang dikuasakan. “Kuasa bukan penanggung pajak. Ketika Bapak/Ibu menyerahkan tugas kepada […]
WA only