Author: Admin 21
-
Pelaku Usaha Mikro Dapat Hibah, Apakah Kena Pajak?
Ketentuan pajak penghasilan (PPh) menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapatkan hibah. Hal ini lantaran harta yang berasal dari hibah tidak serta merta dikecualikan dari objek PPh. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022, harta dari hibah dikecualikan dariobjek PPh sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk pelaku […]
-
Dapat SPKKP? Ini Batas Maksimal untuk Beri Konfirmasi
Wajib pajak perlu menyampaikan konfirmasi atau persetujuan atas surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak (SPKKP) dalam batas waktu yang ditentukan. Sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) PMK 81/2025, wajib pajak perlu memberikan persetujuan atas SPKKP maksimal: (i) 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau (ii) 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran […]
-
BPK Catat Ada 156 Ketetapan yang Belum Ditagih Secara Tertib oleh DJP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Ditjen Pajak (DJP) belum melakukan penagihan aktif atas piutang pajak secara tertib. Berdasarkan catatan BPK, DJP belum melakukan penagihan aktif atas 156 ketetapan pajak senilai Rp323,85 miliar meski ketetapan dimaksud sudah melewati jatuh tempo. Padahal, DJP dapat melakukan penagihan aktif jika wajib pajak tidak melunasi pajak terutang dalam waktu 1 […]
-
Kinerja Pajak Loyo, Coretax dan Daya Beli Jadi Pemicu?
Kinerja elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi atau tax buoyancy tercatat melemah hingga berada di level negatif sampai dengan kuartal III/2025. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya sistem perpajakan dalam menangkap pertumbuhan ekonomi. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan penurunan tax buoyancy sejatinya berkaitan erat dengan penurunan tax ratio. Ketika elastisitas pajak […]
-
Purbaya Pede Tax Ratio di Atas 10% Mulai Akhir 2025, Siapkan Jurus Ini
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio akan meningkat di 2025. Selama ini capaiannya stagnan di kisaran 10% bahkan turun di 2024 menjadi 10,08%, dari 10,31% di tahun sebelumnya. Purbaya mengatakan penurunan tax ratio disebabkan karena roda perekonomian Indonesia yang melambat khususnya di private sector. […]
WA only