Author: Admin 21
-
NIK-NPWP Masih Belum Padan, Perlukah WP Urus ke Kantor Pajak?
Wajib pajak yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah tidak bisa melakukan pemadanan secara mandiri. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri oleh wajib pajak telah berakhir sejak 31 Desember 2024. Adapun pemadanan NIK menjadi NPWP kini harus dilakukan oleh petugas di Kantor Pelayanan Pajak […]
-
Pajak karbon untuk ekonomi hijau NTB
Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang menuntut pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu misi utama demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Target besarnya adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 93,5%. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 […]
-
Pedagang Sebut Baju Impor Bekas Pernah Dipajaki, Kini Minta Diberlakukan Lagi
Pedagang mengatakan pakaian impor bekas pernah dikenakan pajak oleh pemerintah. Ketentuan itu pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, namun aturan itu telah dicabut. Berkaca dengan historis tersebut, Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia WR Rahasdikin mengatakan pedagang ingin aturan […]
-
Untuk Jakarta yang Lebih Baik, Ketahui Beda Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam pembangunan DKI Jakarta, penerimaan tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari retribusi yang menjadi sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kedua instrumen ini digunakan untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik, namun memiliki perbedaan fungsi dan mekanisme. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat dan badan usaha tanpa imbalan […]
-
Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%
Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru. Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan […]
WA only