Author: Admin 21
-

Segera Berlaku, Aturan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Sudah Harmonisasi
Pemerintah masih menyusun ketentuan mengenai tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Rencananya, ketentuan tersebut akan mulai diimplementasikan pada 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (31/10/2023). Saat ini, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sedang dalam proses […]
-

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp10 Miliar, Direktur PT Ditangkap
Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial HS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Tersangka HS merupakan salah satu dari komplotan penerbit faktur pajak fiktif. Sebelumnya, sudah ada 2 pelaku lain yang telah dijatuhi vonis pidana oleh pengadilan, sedangkan 1 pelaku lainnya sedang menjalani proses persidangan. […]
-

Satgas TPPU Usut Kasus Impor Emas Grup SB, Pajak Kurang Bayar Capai Ratusan Miliar
Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus mengusut dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun. Salah satu kasus yang diusut terkait hal itu adalah kasus impor emas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, Satgas TPPU, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP) bersama KPK berhasil memperoleh […]
-

Masyarakat Perlu Manfaatkan Insentif PPN Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengungkapkan masyarakat harus memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah agar dapat memiliki hunian. Insentif itu berlaku hingga 2024. “Menurut saya ini harus dimanfaatkan karena sangat membantu pengembang perumahan dalam menjual produk hunian, serta membantu […]
-

Optimalkan Penerimaan, Laos Bakal Naikkan Tarif PPN Tahun Depan
Kementerian Keuangan Laos menyatakan tengah mempertimbangkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 7% menjadi 10% pada 2024. Kemenkeu dalam laporannya menyatakan kenaikan tarif PPN diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, dampak penerapan tarif 7% untuk mendorong daya beli juga tidak sekuat yang diharapkan. “Beberapa faktor yang mendukung kenaikan tarif PPN termasuk fakta […]
WA only