Author: Admin 21
-
Apindo Sambut Janji Pemerintah Tak Ada Pajak Baru dan Kenaikan Tarif Tahun Depan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik janji pemerintah yang memastikan tidak ada pajak baru yang diberlakukan pada 2026. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan tidak ada rencana kenaikan tarif pajak yang sudah berlaku saat ini. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan, bagi dunia usaha, keberpihakan dan kepastian kebijakan pajak merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi, stabilitas […]
-
Apindo Apresiasi Rencana Pemerintah Tidak Menaikkan Pajak 2026
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Kementerian Keuangan untuk tidak menerapkan tarif pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, keberpihakan dan kepastian kebijakan pajak merupakan faktor penting dalam menjaga iklim investasi, stabilitas usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dengan fokus pada optimalisasi pemungutan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan mekanisme […]
-
Apindo Respons Janji Pemerintah Tak Tambah Pajak Baru di 2026
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons pernyataan pemerintah yang memastikan tidak ada penerapan pajak baru maupun kenaikan tarif pajak pada 2026. Mereka menilai kepastian kebijakan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas usaha. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan langkah pemerintah memaksimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan dan perbaikan mekanisme pajak dinilai lebih tepat […]
-
Pengusaha Minta ke Pemerintah Agar Cukai Tak Naik
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah agar tidak ada rencana kenaikan tarif serta penerapan cukai baru di tahun depan. Hal ini menyusul dengan pernyataan Kementerian Keuangan yang memastikan tidak akan ada penerapan tarif pajak baru maupun kenaikan tarif pajak yang sudah ada pada 2026. Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani mengapresiasi serta menyambut baik komitmen […]
-
Bikin Bupot PPh 21 Tapi NIK Karyawan Tak Terdeteksi, Harus Bagaimana?
Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan melalui coretax system adalah pemotongan PPh Pasal 21, sesuai dengan PMK 81/2024. Namun, ada kalanya muncul kendala bagi pihak pemotong saat membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui coretax. Salah satunya, NIK karyawan yang tidak valid atau tidak terdeteksi. Apa penyebabnya? Bagaimana solusinya? “Jika notifikasi yang muncul adalah NIK […]
WA only