Author: Admin 21
-

Pajak Pertambahan Nilai PMSE: 161 Pemungut dan Rp 15,15 Triliun Hasil Pungutan
Sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023. Adapun penunjukan di bulan September 2023 yakni DeepL SE, Squarespace Ireland Ltd, dan Trendstream Ltd. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 146 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran […]
-

Peran Penting Bank Internasional Dalam Mengukir Ketahanan Ekonomi Indonesia
Indonesia telah lama menjadi destinasi yang menarik bagi Investasi Langsung Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan ASEAN. Investasi asing tidak hanya memberikan dorongan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa di balik kesuksesan FDI masuk ke Indonesia, terdapat peran industriperbankan yang senantiasa memfasilitasi proses FDI. FDI […]
-

PPh Pasal 21 Nihil Tak Perlu Lapor SPT Masa, Kecuali Kondisi Ini
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang berstatus nihil tidak perlu dilaporkan. Hal ini berlaku untuk masa pajak Januari-November, kecuali nihil yang disebabkan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile). Mengacu pada Pasal 10 PMK 9/2018, kewajiban lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 tetap berlaku pada masa pajak Desember, meski statusnya […]
-

Mengenal STTR, Senjata Baru Sri Mulyani untuk Tarik Pajak Global
Pemerintah Indonesia berpotensi mendapatkan “senjata baru” untuk menggenjot penerimaan negara lantaran Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) telah menyelesaikan negosiasi mengenai instrumen multilateral yang akan memfasilitasi penerapan pajak minimum global. Instrumen multilateral tersebut akan melindungi hak negara-negara berkembang yang memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum atas berbagai transaksi intra-grup lintas negara, termasuk untuk jasa. […]
-

Mayoritas Pajak Kendaraan Masih Dibayar Tunai, Ini Kata Airlangga
Mayoritas pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diterima pemprov masih dibayarkan oleh wajib pajak secara tunai, meski pemerintah terus mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hanya sekitar 40% dari total pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak secara nontunai lewat kanal yang tersedia. “Ini dapat terus meningkat. […]
WA only