Author: Admin 21
-

Pemda, Ini Ada Imbauan Soal Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menyelesaikan pembahasan raperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (5/10/2023). Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan rancangan peraturan daerah (raperda) PDRD harus disusun dan […]
-

Hingga September 2023, Kemenkeu Catat Setoran Pajak Digital Rp 15,15 Triliun
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan 30 September 2023, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 15,15 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal dari Rp […]
-

Ditjen Pajak Himpun PPN Rp15,15 Triliun dari Perdagangan
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menghimpun pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp15,15 triliun dari 146 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per 30 September 2023. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022, dan Rp5,01 triliun setoran 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
-

Peraturan Baru Soal Penilaian PBB-P2 Bakal Diterbitkan Kemenkeu
Kementerian Keuangan berencana menerbitkan peraturan baru terkait dengan pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (3/10/2023). Adapun peraturan baru itu akan merevisi PMK 208/2018. Selain untuk menyempurnakan pedoman penilaian PBB-P2, perubahan aturan diperlukan agar selaras dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah […]
-

Ekstensifikasi Pajak Meleset, Filipina Hitung Ulang Target Penerimaan
Tim ekonomi pemerintah Filipina akan meninjau ulang target penerimaan negara. Evaluasi target penerimaan dilakukan lantaran rencana ekstensifikasi perpajakan urung terlaksana tahun ini. Menteri Keuangan Benjamin Diokno mengatakan penerimaan negara perlu rutin dievaluasi karena menyangkut pemenuhan kebutuhan belanja. Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan tingkat kabinet pun dijadwalkan bertemu untuk membahas kinerja penerimaan negara pada 19 Oktober mendatang. […]
WA only