Tim ekonomi pemerintah Filipina akan meninjau ulang target penerimaan negara. Evaluasi target penerimaan dilakukan lantaran rencana ekstensifikasi perpajakan urung terlaksana tahun ini.
Menteri Keuangan Benjamin Diokno mengatakan penerimaan negara perlu rutin dievaluasi karena menyangkut pemenuhan kebutuhan belanja. Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan tingkat kabinet pun dijadwalkan bertemu untuk membahas kinerja penerimaan negara pada 19 Oktober mendatang.
“Kami akan meninjau prospek pendapatan negara karena banyak kebijakan yang kemungkinan tidak dapat disahkan tahun ini,” katanya, dikutip pada Selasa (3/10/2023).
Diokno mengatakan pemerintah memang berencana mengenakan beberapa jenis pajak baru pada tahun ini. Sayangnya, rencana tersebut kemungkinan belum bisa terealisasi karena ekonomi belum sepenuhnya pulih.
Dia mencontohkan rencana pengenaan cukai junk food dan kenaikan tarif cukai minuman berpemanis. Kebijakan ini diperkirakan mampu menambah penerimaan negara senilai PHP76 miliar.
Sejauh ini, usulan pengenaan cukai junk food dan kenaikan tarif cukai minuman berpemanis tersebut bahkan belum diajukan kepada Kongres.
Selain itu, pemerintah juga berencana mereformasi ketentuan mengenai pajak atas kegiatan pertambangan.
“Sampai ada perubahan rezim pajak pertambangan, investasi di sektor tambang belum mau masuk. Mereka menunggu kejelasan arah pajak pertambangan,” ujarnya dilansir philstar.com.
Saat ini, kebijakan baru yang potensial diterapkan yakni pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan soal cukai atas plastik sekali pakai. Kedua RUU sudah bergulir di parlemen sehingga diharapkan dapat segera disahkan.
Diokno menambahkan strategi pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara tidak hanya terbatas pada ekstensifikasi perpajakan. Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan penerimaan negara.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply