Author: Admin 21
-
Karena 4 Kondisi Ini,PPN Kuda Kavaleri Tak Ditanggung Pemerintah
Pemerintah memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan hewan kuda kavaleri beserta perlengkapan pendukungnya kepada TNI atau Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sebagaimana diatur dalam PMK 61/2025. Namun perlu diperhatikan, pemerintah juga bisa tidak memberikan fasilitas PPN DTPapabila penyerahan kuda dan perlengkapannya tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Jika demikian, penyerahan tersebut nantinya akan dikenakan PPN dengan […]
-
ASRI Sambut Baik Perpanjangan PPN DTP dan Era Suku Bunga Rendah
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) menyambut baik perpanjangan PPN DTP dan juga penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Sebagai informasi, PPN DTP untuk hunian di bawah Rp 5 miliar berlaku hingga akhir Desember 2025 dan berpotensi diperpanjang lagi hingga tahun 2026. Lilia Setiprawarti Sukotjo, Direktur ASRI mengatakan, insentif ini memang ditunggu-tunggu oleh pasar lantaran […]
-
Pajak Minimum Global akan Pengaruhi Insentif? Ini Respons Pemerintah
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah masih mematangkan penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT). Susiwijono mengatakan regulasi yang mengatur soal pajak minimum global memang sudah terbit berupa PMK 136/2024. Meski demikian, Kemenko Perekonomian kembali mengajak Kementerian Keuangan berdiskusi mengenai waktu implementasinya. “Terkait dengan GMT, kita sedang diskusi dengan Kemenkeu, karena sudah ada PMK-nya. […]
-
Kerek Tax Ratio, PM Pakistan Perintahkan Tangkap Penghindar Pajak
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas semua pelaku penghindaran pajak. Shehbaz menyebut kepatuhan wajib pajak akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, menindak tegas pelaku penghindaran pajak bisa menjadi salah satu cara menghormati wajib pajak patuh. “Kita harus mengakui keberadaan wajib pajak patuh ini. Menindak tegas para penghindar pajak akan […]
-
Wali Kota Bakal Luncurkan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Depan
Pemkot Madiun, Jawa Timur akan menggratiskan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang besaran pajaknya Rp25.000 ke bawah. Selain itu, ada juga diskon 50% kepada warga dengan besaran PBBP2 senilai Rp50.000. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kebijakan keringanan pajak tersebut akan diterapkan pada tahun depan. Dia menyatakan kebijakan penggratisan dan diskon PBB-P2 […]
WA only